Enam Wajah Baru BPD Rantau Pulung Dilantik, Bupati Kutim Tekankan Demokrasi Desa Harus Jadi Ruang Aspirasi Warga

RANTAU PULUNG – Enam anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antarwaktu (PAW) resmi dilantik Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman di Kantor Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Selasa (18/8/2026).

Pelantikan ini menjadi langkah pemerintah memastikan kelembagaan desa tetap berjalan setelah sejumlah anggota BPD sebelumnya beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Enam anggota yang dilantik yakni Fabius Bura dari Desa Tanjung Labu, Siti Fatimah dari Desa Tepian Makmur, Supriyadi dari Desa Manunggal Jaya, serta Puspitasari, Thamrin dan Rudianto dari Desa Kebon Agung.

Ardiansyah mengingatkan para anggota BPD agar tidak memandang jabatan tersebut sebatas posisi formal. Menurutnya, BPD memiliki peran penting dalam menyerap aspirasi sekaligus menjadi mitra pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan.

“Ini adalah amanah masyarakat. Jabatan ini bukan sekadar posisi, melainkan tanggung jawab besar untuk menyuarakan aspirasi warga desa,” tegasnya.

Ia juga meminta BPD memahami batas tugas dan kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan pemerintah desa.

Ardiansyah menekankan, BPD bukanlah lembaga yang bertugas mencari kesalahan kepala desa. Perbedaan pandangan dalam pemerintahan desa, kata dia, merupakan hal wajar selama diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah.

“Perbedaan pandangan adalah keniscayaan dalam demokrasi. Namun musyawarah harus selalu menjadi muara dari setiap persoalan,” ujarnya.

Camat Rantau Pulung Vita Nurhasanah menilai keberadaan anggota PAW penting untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan masyarakat hingga akhir masa jabatan periode 2020–2028.

Dengan terisinya kembali kursi BPD di empat desa tersebut, pemerintah berharap koordinasi antara BPD, pemerintah desa dan masyarakat semakin solid. Demokrasi di tingkat desa pun diharapkan tidak berhenti pada pergantian kepengurusan, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang menjawab kebutuhan warga.