SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi mengingatkan jajaran birokrasi agar tidak bermain-main dalam pengelolaan keuangan daerah. Di tengah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setiap kejanggalan dalam tata kelola anggaran dinilai semakin mudah terdeteksi.
Mahyunadi mengibaratkan kondisi pengelolaan pemerintahan saat ini seperti berada di dalam “rumah kaca”, di mana berbagai anomali dapat terlihat dengan jelas.
Pesan itu disampaikannya saat membuka sosialisasi antikorupsi dan pengendalian gratifikasi yang digelar Inspektorat Wilayah (Itwil) Kutim di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Rabu (19/8/2026).
Menurut Mahyunadi, langkah pencegahan yang dilakukan KPK merupakan bentuk peringatan dini agar pemerintah daerah segera memperbaiki sistem sebelum persoalan berkembang menjadi perkara hukum.
“Kalau mau ditangkap, kata KPK, bisa penuh penjara. Maka kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh kepala daerah agar segera memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang baik,” ujarnya.
Mahyunadi menyoroti bahwa persoalan hukum tidak selalu bermula dari praktik suap secara langsung. Ketidaktertiban administrasi dan lemahnya pengawasan di lingkungan birokrasi juga dapat membuka celah terjadinya penyimpangan.
Ia pun menyinggung budaya kerja yang masih memungkinkan praktik birokrasi berbelit, penerimaan pemberian hingga potensi konflik kepentingan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kesesuaian antara penghasilan resmi pejabat dengan aset maupun gaya hidup. Selain itu, Mahyunadi meminta pejabat menghindari konflik kepentingan, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan proyek pembangunan dilaksanakan sesuai spesifikasi dan aturan yang berlaku.
Menurutnya, penguatan integritas tidak cukup hanya melalui slogan atau kegiatan seremonial. Seluruh jajaran pemerintahan harus membangun budaya kerja yang transparan, disiplin dan akuntabel.
“Semua harus berani melakukan evaluasi dan koreksi,” menjadi pesan utama Mahyunadi kepada jajaran birokrasi Kutim agar pelayanan publik berjalan bersih dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.
Tinggalkan Balasan