Selasa, 25 Agustus 2026

Mahyunadi Soroti Investasi Kutim: Jangan Sampai Birokrasi Jadi Penghambat

SANGATTA — Potensi investasi di Kutai Timur (Kutim) dinilai sangat besar, namun peluang tersebut harus dibarengi dengan pembenahan birokrasi. Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengingatkan agar proses pelayanan pemerintah tidak justru membuat investor memilih daerah lain.

Hal itu disampaikan Mahyunadi saat menghadiri Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang digelar Inspektorat Wilayah (Itwil) Kutim di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Rabu (19/8/2026).

Mahyunadi membandingkan kondisi Kutim dengan daerah lain, salah satunya Bontang, yang dinilai mampu menarik investasi meski memiliki keterbatasan kawasan.

Menurutnya, lambannya investasi masuk ke Kutim perlu menjadi bahan evaluasi, termasuk dari sisi pelayanan perizinan dan kinerja birokrasi.

“Pemerintah yang bersih dipastikan akan menarik perhatian para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Kutai Timur,” ujar Mahyunadi.

Ia menegaskan, aparatur harus memahami bahwa integritas bukan sekadar pengetahuan tentang aturan. Pemahaman tersebut harus diterapkan dalam pelayanan, sehingga tidak muncul praktik yang berpotensi menghambat proses investasi maupun membuka celah penyimpangan.

Mahyunadi juga mendorong camat untuk aktif mengawasi tertib administrasi hingga tingkat desa. Pengawasan internal dinilai perlu diperkuat agar tata kelola pemerintahan semakin transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, Pemkab Kutim tengah mengarahkan transformasi ekonomi melalui pengembangan sektor hilirisasi. Sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan hingga pariwisata menjadi bagian dari fokus pembangunan ke depan.

Sejumlah rencana investasi disebut mulai berjalan, termasuk investasi pembangunan pabrik minyak goreng oleh PT Indonesia Plantation Synergy (IPS) di wilayah Kecamatan Sangkulirang yang turut membuka peluang pengembangan infrastruktur pendukung.

Mahyunadi menilai masuknya investasi harus diikuti kesiapan pemerintah memberikan pelayanan yang cepat, transparan dan sesuai aturan.

Dengan birokrasi yang bersih serta iklim investasi yang lebih ramah, ia berharap potensi sumber daya Kutim tidak hanya menghasilkan aktivitas ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini