Tumpuan Belanja Pegawai, Bupati Ardiansyah Ungkap Vitalnya Bankeu Provinsi Rp 27 Miliar bagi Kutim

SAMARINDA – Alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa ketersediaan Bankeu sangat krusial untuk menopang alokasi belanja pegawai dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di daerah.

Usai menghadiri Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026), Ardiansyah menjelaskan bahwa pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sempat menghimpit alokasi belanja operasional. Untuk TA 2026, Kutim mengantongi alokasi Bankeu Provinsi senilai Rp 27,49 Miliar yang sangat dinantikan penyalurannya.

Kehadiran dana provinsi tersebut bertindak sebagai variabel penambah dalam rumus alokasi belanja pegawai agar hak-hak aparatur sipil negara tetap terpenuhi.

“Belanja pegawai sedang menekan daerah akibat pengurangan dari pusat. Maka sekecil apa pun Bankeu jika dimasukkan akan sangat membantu menambah rumus alokasi belanja pegawai. Itu poin yang sangat penting bagi Kutim,” tegas Bupati Ardiansyah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) saat ini tengah menunggu proses administrasi pencairan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kalimantan Timur TA 2026 senilai Rp 27,49 Miliar. Meski alokasi tersebut sangat dibutuhkan daerah, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengaku realistis melihat beban fiskal yang juga dihadapi Pemprov Kaltim.

Ardiansyah memahami bahwa Pemprov Kaltim juga mengalami kenaikan beban operasional dan alokasi belanja pegawai di tingkat provinsi. Menurutnya, sinergi dan saling pemahaman antarjenjang pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengelola keuangan daerah saat kondisi ekonomi menantang.

Kendati demikian, ia berharap proses penyaluran Bankeu tidak mengalami kendala agar ritme pembangunan dan program daerah tetap berjalan lancar.

“Kutai Timur dapat sekitar Rp 27 miliar dan saat ini sifatnya menunggu penyaluran. Kalaupun nanti ada penyesuaian karena anggaran provinsi mepet, kita tentu paham. Namun untuk saat ini, Bankeu tersebut sangat kami tunggu demi menjaga ritme pembangunan di Kutim,” ujar Bupati.