Evaluasi Program Unggulan: Perkim Kutim Sisir Rumah Layak Huni di Sangatta Utara untuk Pastikan Keterhunian

SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memperketat pengawasan terhadap salah satu dari 50 program unggulan daerah. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), pemerintah menyisir langsung rumah-rumah bantuan Program Rumah Layak Huni (RLH) di lapangan untuk memastikan bangunan tersebut benar-benar dihuni dan dirawat oleh penerima manfaat.

Aksi monitoring ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkim Kutim, Muhammad Noor, bersama tim teknis di kawasan Kecamatan Sangatta Utara.

Muhammad Noor menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah tidak berhenti usai serah terima kunci. Pengawasan intensif ini dilakukan guna menjamin bantuan anggaran pemerintah betul-betul memberikan dampak peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Program Rumah Layak Huni tidak berhenti pada proses pembangunan. Kami ingin memastikan rumah yang telah dibantu benar-benar dihuni, dirawat dengan baik, dan memberikan manfaat nyata. Monitoring ini menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah sekaligus bahan evaluasi,” ujar Muhammad Noor.

Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama Dinas Perkim Kutim, Nurul Ihsani Fadilah, menambahkan bahwa berdasarkan survei pada Selasa (4/8/2026) terhadap empat unit rumah—melengkapi total 23 unit rumah yang telah ditinjau sebelumnya—sebagian besar penerima telah menempati dan merawat bangunan secara mandiri. Meski demikian, tim tetap mencatat sejumlah evaluasi teknis untuk penyempurnaan program mendatang.

Guna mengoptimalkan pendataan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) baru sekaligus mengaudit rumah bantuan yang sudah terbangun, Dinas Perkim Kutim telah menyusun jadwal pemantauan lanjutan yakni  Desa Swarga Bara, Desa Singa Gembara, dan Kelurahan Teluk Lingga. Selanjut dibeberapa kecamatan seperti Sangatta Selatan, Teluk Pandan, hingga Rantau Pulung.

Melalui monitoring berkala ini, Pemkab Kutim berkomitmen menuntaskan kawasan permukiman kumuh serta memastikan program bantuan perumahan berjalan akuntabel dan berkelanjutan.