Sikat Praktik Suap, Pemkab Kutim Sabet Tribun Kaltim Award 2026 Kategori Pelayanan Publik Terbaik

BALIKPAPAN – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan transparan mendapat apresiasi tingkat regional. Pemkab Kutim resmi menerima Tribun Kaltim Award 2026 untuk kategori “Komitmen Pelayanan Publik Terbaik Tanpa Suap” di Balikpapan, beberapa waktu lalu.

Penghargaan ini merupakan cerminan dari keseriusan Kutim dalam melakukan reformasi birokrasi. Langkah-langkah strategis seperti penerapan sistem pembayaran non-tunai (QRIS/virtual account) di sektor pajak dan retribusi, serta penguatan budaya antikratifikasi di kalangan ASN, menjadi kunci sukses tertutupnya celah praktik pungutan liar. Konsistensi ini pun berdampak positif pada meningkatnya nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK bagi Kutai Timur.

Kepala Diskominfo Kutim, Ronny Bonar Siburian, yang menerima penghargaan tersebut, menyatakan bahwa integritas adalah harga mati dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Ini adalah komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya secara terbuka dan transparan. Pelayanan bersih bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang kami wujudkan agar masyarakat merasakan dampak langsung dari pemerintahan yang melayani,” ungkap Ronny.

Optimalisasi layanan berbasis digital terbukti menjadi senjata ampuh bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menghapus celah penyimpangan dalam pelayanan publik. Berkat transformasi birokrasi yang berbasis teknologi ini, Pemkab Kutim dinobatkan sebagai penerima Tribun Kaltim Award 2026 atas komitmen pelayanan publik terbaik tanpa suap.

Kepala Diskominfo Kutim, Ronny Bonar Siburian, menjelaskan bahwa digitalisasi merupakan fondasi utama untuk memberikan pelayanan yang efisien, cepat, dan transparan. Melalui penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, masyarakat kini tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pemerintahan untuk mengurus berbagai urusan administrasi.

Dengan memangkas jalur birokrasi melalui aplikasi, potensi interaksi negatif yang berisiko pada praktik pungli dapat ditekan seminimal mungkin.

“Transformasi digital memang cara terbaik untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kami berharap warga terus memanfaatkan layanan digital kami agar pelayanan terasa lebih efisien, cepat, dan tentunya jauh dari beban biaya di luar ketentuan,” jelas Ronny.