Kutim Kejar Tahap 3B Sekolah Rakyat, 12 Syarat Dikebut Agar Simono Segera Dilelang

SAMARINDA – Delapan hektare lahan di kawasan Simono, Teluk Lingga, Sangatta, kini menjadi salah satu titik yang dikebut Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Bukan sekadar menyiapkan lokasi pembangunan sekolah, Pemkab Kutim tengah berpacu melengkapi sejumlah persyaratan agar rencana Sekolah Rakyat di wilayah tersebut dapat masuk Tahap 3B, yang disiapkan untuk proses lelang pembangunan.

Upaya percepatan itu dibahas dalam audiensi Pemkab Kutim bersama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, beberapa waktu lalu.

Rombongan Pemkab Kutim dipimpin Asisten II Sekretariat Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Noviari Noor, didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Trisno serta sejumlah kepala perangkat daerah.

Sebelumnya, rombongan juga meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat di Palaran, Samarinda. Kunjungan tersebut menjadi bahan evaluasi agar persiapan di Kutim tidak melenceng dari standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

Noviari mengatakan, Pemkab Kutim ingin memastikan seluruh persyaratan dipenuhi secara tepat sebelum memasuki tahapan selanjutnya.

“Kami datang bukan hanya untuk melihat sekolahnya, tetapi juga ingin memastikan apa saja yang harus kami siapkan. Kami ingin semua persyaratan dipenuhi dengan benar, supaya ketika masuk tahap berikutnya tidak ada lagi dokumen atau kesiapan yang kurang,” ujarnya.

Sejumlah persyaratan kini telah dipenuhi. Pemkab Kutim telah menyiapkan lahan seluas delapan hektare yang telah melalui proses land clearing.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah menyiapkan data calon penerima manfaat dari kelompok desil 1 dan 2, surat pernyataan minat, dokumen hibah serta jaminan lahan tidak dalam sengketa.

Dukungan infrastruktur dasar juga mulai dikoneksikan. Mulai dari dokumen geospasial, dukungan listrik PLN, air PDAM, jaringan Telkom hingga Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Namun pekerjaan rumah belum sepenuhnya selesai.

Sejumlah dokumen teknis masih dalam proses, termasuk sertifikasi lahan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), soil test dan topografi, serta pematangan lahan melalui pekerjaan cut and fill.

Asisten I Setkab Kutim Trisno menyebut persiapan dari sisi kewenangan pemerintah daerah telah mencapai sekitar 70 persen.

Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya dihitung berdasarkan pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai kebutuhan awal program.

“Kalau kita bicara capaian Sekolah Rakyat di Kutai Timur, ukurannya bukan hanya dari sejauh mana bangunannya selesai. Dari sisi kewenangan daerah, saya rasa capaian kita sudah sekitar 70 persen,” kata Trisno.

Ia menjelaskan, lahan telah tersedia dan kini tinggal menyesuaikan kondisi existing dengan perencanaan pemerintah pusat.

Infrastruktur pendukung berupa air, listrik dan internet juga telah dikoordinasikan dengan stakeholder terkait. Pemkab Kutim bahkan mulai menyiapkan sekolah rintisan sembari menunggu proses sertifikasi lahan.

Pemerintah daerah nantinya juga akan membantu proses verifikasi dan asesmen calon peserta didik.

Sementara operasional Sekolah Rakyat setelah pembangunan menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, termasuk dalam aspek program dan penganggaran.

“Pemerintah daerah berperan dalam menyiapkan kebutuhan awal dan membantu pemerintah pusat menjangkau calon peserta. Karena itu, kami sangat serius mendorong program ini,” jelas Trisno.

Ia menegaskan, keberadaan Sekolah Rakyat memiliki misi yang lebih besar dibanding sekadar menghadirkan fasilitas pendidikan baru.

“Sekolah Rakyat ini bukan semata-mata program peningkatan pendidikan, tetapi lebih besar lagi sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim Andi M. Ishak.

Menurutnya, Sekolah Rakyat memang dirancang berbeda dari sekolah reguler. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu yang menghadapi hambatan untuk memperoleh pendidikan.

“Sekolah Rakyat ini bukan sekadar sekolah. Tujuan utamanya adalah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan,” ujar Andi.

Ia menyebut kondisi calon peserta didik sangat beragam. Bahkan, terdapat anak berusia 15 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar karena sebelumnya belum pernah mendapatkan pendidikan.

“Jadi jangan heran kalau ada anak usia 15 tahun masih duduk di SD. Mereka bukan tidak mampu, tetapi memang belum pernah mendapatkan pendidikan. Anak-anak seperti inilah yang ingin kita jangkau,” jelasnya.

Karena itu, program tersebut tidak dapat berjalan hanya dengan pendekatan pendidikan.

Keluarga dan sektor lain juga harus dilibatkan untuk memastikan anak-anak yang masuk dalam program memperoleh dukungan secara menyeluruh.

“Kita juga ingin mengubah pola pikir orang tua. Program ini harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan banyak sektor,” katanya.

Dalam skema pembangunan Sekolah Rakyat 2026, tahap ketiga terbagi menjadi tiga kelompok, yakni 3A sebanyak tujuh lokasi, 3B sebanyak 11 lokasi dan 3C sebanyak 89 lokasi.

Kutim kini membidik kelompok 3B.

Kepala Dinas Sosial Kutim Ernata Hadi Sujito mengatakan pihaknya terus mengawal pemenuhan persyaratan yang masih berproses.

“Kami terus melengkapi apa yang masih kurang. Lahan sudah disiapkan, calon penerima manfaat juga sudah ada. Sekarang beberapa dokumen teknis masih dalam proses,” ujarnya.

Jika seluruh persyaratan dapat dituntaskan, lokasi Simono akan semakin dekat dengan tahap lelang pembangunan.

Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak hanya akan diukur dari berdirinya bangunan sekolah di atas lahan delapan hektare tersebut.

Lebih jauh, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi pintu masuk bagi anak-anak dari keluarga paling rentan untuk memperoleh pendidikan sekaligus kesempatan memperbaiki masa depan.

Sebab, bagi pemerintah, membangun sekolah hanyalah langkah awal. Tantangan sebenarnya adalah memastikan pendidikan tersebut mampu menjadi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan.