10 Tahun Dibentuk, Komite Gender PT IPS Kini Dibidik Jadi Percontohan di Kutim

SANGKULIRANG – Setelah hampir satu dekade dibentuk, Komite Gender PT Indonesia Plantation Sinergi (IPS) kini memasuki babak baru.

Jika sebelumnya keberadaan komite lebih banyak sebatas struktur internal perusahaan, kini wadah tersebut didorong menjadi ruang yang aktif memperjuangkan perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan perempuan di lingkungan perusahaan perkebunan.

Target itu mengemuka dalam kegiatan Pembentukan dan Penguatan Komite Gender bagi Pekerja Perempuan dan Istri Pekerja Perusahaan Sawit di PT IPS, Kecamatan Sangkulirang, Rabu (26/8/2026).

PT IPS diketahui telah membentuk Komite Gender sejak 2016. Namun, menurut Koordinator Sustainability PT IPS, Supriyadi, saat itu perusahaan belum memiliki gambaran yang cukup mengenai bagaimana komite dapat dikembangkan dan menjalankan fungsi secara optimal.

“Terus terang di sini kami sudah memulainya di 2016 atau 10 tahun yang lalu. Cuma kita masih sebatas pembentukan internal. Belum tahu seperti apa yang bagusnya komite gender secara struktural, secara pengembangan,” ujarnya.

Penguatan yang dilakukan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutai Timur, Yayasan Solidaridad serta sejumlah narasumber kemudian membuka ruang baru bagi perusahaan.

Komite Gender tidak lagi dipandang hanya sebagai wadah yang menangani persoalan perempuan, tetapi juga memiliki peluang menjadi penggerak pemberdayaan ekonomi pekerja perempuan dan istri pekerja.

Supriyadi menyebut mulai terlihatnya calon-calon pelaku usaha dari kalangan ibu pekerja menjadi salah satu perkembangan positif.

“Calon-calon usahawan dari ibu-ibu ini sudah mulai menonjol dan semangat sekali. Tadi menyampaikan hasil koordinasinya. Dan itu saya lihat sangat-sangat positif,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Komite Gender memiliki potensi lebih luas. Tidak hanya berbicara mengenai perlindungan perempuan, tetapi juga membuka peluang bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian ekonomi.

Karena itu, PT IPS berharap mendapat pendampingan berkelanjutan dari pemerintah maupun mitra pembangunan untuk mengembangkan komite tersebut.

“Kita selaku pengusaha atau perusahaan tentu sangat memerlukan bimbingan dari Bapak/Ibu Dinas maupun narasumber yang sangat luar biasa yang memberikan motivasinya hari ini,” ujar Supriyadi.

Bahkan, PT IPS memasang target agar model penguatan Komite Gender yang dikembangkan ke depan dapat menjadi rujukan bagi perusahaan perkebunan lainnya di Kutai Timur.

“Harapannya IPS bisa jadi tolak ukur atau percontohan,” tegasnya.

Mewakili Kepala DPPPA Kutim Idham Cholid, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Supianti mengatakan keberadaan Komite Gender seharusnya tidak berhenti pada struktur kepengurusan.

Menurutnya, komite harus menjadi ruang komunikasi dan edukasi sekaligus tempat menyerap kebutuhan maupun persoalan yang dihadapi perempuan.

“Komite Gender ini bukan hanya sekadar sebuah kepengurusan, tetapi diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan perubahan yang positif,” ujarnya.

Supianti menilai penguatan kesetaraan gender membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, perusahaan, pekerja, keluarga pekerja hingga mitra pembangunan perlu bergerak bersama.

Kesetaraan gender, kata dia, bukan berarti sekadar menyamakan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Yang lebih penting adalah memastikan setiap pihak memperoleh kesempatan, penghargaan, perlindungan dan perlakuan yang adil sesuai kebutuhannya.

Bagi Pemkab Kutim, penguatan Komite Gender di sektor perkebunan menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem kerja yang lebih aman dan inklusif.

Jika mampu berjalan konsisten, Komite Gender PT IPS berpeluang menjadi contoh bahwa perusahaan perkebunan tidak hanya berorientasi pada produktivitas, tetapi juga memberi ruang bagi perlindungan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kerjanya.

Kini, tantangannya adalah memastikan komite yang telah berusia 10 tahun tersebut benar-benar hidup. Bukan sekadar tercatat dalam struktur organisasi, melainkan mampu menghasilkan program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh pekerja perempuan, istri pekerja dan keluarga.

Dari PT IPS, harapan itu mulai diarahkan: menjadikan Komite Gender bukan hanya milik perusahaan, tetapi sebuah praktik baik yang bisa ditiru perusahaan lain di Kutai Timur.