Komite Gender IPS Didorong Tak Sekadar Formalitas, Jadi Ruang Aman Pekerja Perempuan

SANGKULIRANG – Keberadaan Komite Gender di lingkungan perusahaan didorong tidak berhenti pada pembentukan struktur organisasi. Lebih jauh, komite diharapkan menjadi ruang aman bagi pekerja perempuan untuk menyampaikan aspirasi, mencegah diskriminasi, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih adil.

Hal itu menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Pembentukan dan Penguatan Komite Gender bagi Pekerja Perempuan dan Istri Pekerja Perusahaan Sawit di PT Indonesia Plantation Sinergi (IPS), Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur (Kutim), Rabu (26/8/2026).

Narasumber dari Pusat Penelitian Gender dan Perlindungan Anak (P2KGPA) LP2M Universitas Mulawarman, Juli Nurdiana, mengatakan Komite Gender memiliki posisi strategis sebagai mekanisme internal perusahaan untuk merespons berbagai persoalan yang berkaitan dengan gender.

“Komite Gender dibentuk sebagai mekanisme internal perusahaan yang strategis untuk memastikan terciptanya kondisi kerja yang aman dan responsif gender,” jelasnya.

Menurut Juli, komite harus memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menampung persoalan ketika masalah sudah terjadi. Komite perlu membangun komunikasi, pencegahan, hingga mekanisme penyelesaian masalah secara terstruktur.

Pekerja, kata dia, juga memiliki ruang untuk mengusulkan berbagai isu yang dianggap penting untuk dibahas bersama perusahaan.

“Sebagai Komite Gender, bisa mengusulkan isu atau agenda yang ada di perusahaan,” ujarnya.

Pertemuan Komite Gender pun dapat dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan. Forum tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi pekerja sekaligus membahas kebutuhan perempuan, laki-laki maupun keluarga pekerja.

Penguatan peran tersebut menjadi penting karena isu kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan perlindungan perempuan. Lebih luas, hal itu menyangkut kesempatan yang setara, perlakuan yang adil serta pencegahan diskriminasi di tempat kerja.

Ketua Komite Gender PT IPS, Suliz Bte Betari, menyambut positif penguatan tersebut. Ia berharap keberadaan komite benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pekerja perempuan.

“Saya berharap semoga Komite Gender ini menjadi benar-benar wadah kita sebagai perempuan yang bisa memberikan aspirasi kita, tidak ada diskriminasi apapun,” katanya.

Suliz juga menyatakan kesiapannya menjadi penghubung antara pekerja perempuan dan manajemen perusahaan apabila terdapat persoalan maupun aspirasi yang perlu disampaikan.

“Saya siap untuk membantu ibu-ibu untuk menyampaikan aspirasinya di manajemen,” tegasnya.

Penguatan Komite Gender PT IPS juga menjadi bagian dari kolaborasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui DPPPA bersama perusahaan dan Yayasan Solidaridad. Langkah tersebut diarahkan untuk membangun lingkungan kerja yang aman, inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pekerja.

Kegiatan kemudian ditutup dengan deklarasi Komite Gender PT IPS serta penandatanganan dokumen pembentukan komite. DPPPA Kutim juga menyerahkan poster dan banner kampanye “Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan” kepada Komite Gender PT IPS.

Simbol tersebut menjadi penegasan bahwa keberadaan Komite Gender diharapkan tidak hanya tercatat dalam struktur perusahaan, tetapi benar-benar bekerja sebagai penggerak perlindungan, kesetaraan dan pemberdayaan pekerja perempuan.

Ke depan, efektivitas komite akan terlihat dari sejauh mana aspirasi pekerja dapat diserap, persoalan dapat dicegah dan solusi dapat dibangun bersama manajemen perusahaan. Dengan demikian, Komite Gender PT IPS diharapkan menjadi praktik baik yang dapat diterapkan secara lebih luas di lingkungan perusahaan lainnya di Kutai Timur.