Rakornas Kepegawaian Fokus Perkuat Kapasitas ASN

JAKARTA – Upaya Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat dalam memperkuat reformasi birokrasi diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berorientasi pada data, lincah, dan responsif. Hal tersebut menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Lantai L Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat.

Beberapa waktu lalu Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyebut Rakornas ini difungsikan sebagai media konsolidasi tingkat nasional guna menghadapi berbagai tantangan di bidang publik, termasuk masalah ketahanan pangan, layanan sosial, serta transformasi digital.

“Rakornas Kepegawaian tahun ini akan menekankan urgensi kolaborasi lintas sektor dan daerah, serta akselerasi reformasi manajemen ASN dalam mendukung prioritas pembangunan nasional,” ungkap Zudan.

Zudan juga menekankan perlunya pemanfaatan data talenta ASN sebagai landasan penetapan kebijakan. Upaya ini bertujuan mempermudah mobilitas talenta yang fleksibel, adaptif, dan mampu mendukung program-program prioritas pemerintah.

Salah satu inovasi yang diangkat dalam rapat tersebut adalah wacana perubahan mekanisme pelantikan untuk pejabat eselon II.

“Dalam rencana yang diusulkan, pelantikan pejabat tinggi pratama ini akan dilakukan langsung oleh Presiden,” tegas Zudan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menilai langkah itu sebagai terobosan strategis yang dapat membuka peluang mobilitas lebih luas bagi pejabat daerah untuk berkiprah di tingkat nasional.

“Eselon II ke depan bisa berkarya di seluruh Indonesia. Tidak mustahil pejabat Kutim saat bisa bertugas di Jakarta atau di daerah lain. Bagi negara ini sebuah kemajuan, terobosan besar,” kata Mahyunadi usai menghadiri Rakor Kepegawaian BKN bersama Kepala BKPSDM Misliansyah.

Mahyunadi menambahkan, meski mekanisme baru ini berpeluang mengurangi keluwesan kepala daerah dalam mempertahankan SDM andalan, dampak positifnya justru terletak pada peningkatan profesionalisme ASN dan perbaikan sistem tata kelola birokrasi secara nasional.

Selain persoalan kepegawaian, Rakornas juga diisi dengan pemaparan mendalam mengenai strategi dan sasaran pembangunan nasional, termasuk paparan dari Menteri Pertanian serta Menteri Sosial.

“Penjabaran para menteri itu luar biasa dan menjadi motivasi bagi saya sebagai Wakil Kepala Daerah untuk mensinergikan strategi pembangunan Kutim dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Dia melihat potensi yang luas bagi Kutim untuk mengintegrasikan program-program nasional, khususnya di bidang pertanian dan pemberdayaan masyarakat. Mahyunadi menegaskan, pentingnya menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan agenda prioritas pemerintah pusat.

“Harapan saya, apa yang disampaikan para pemateri itu bisa kita implementasikan. Kita bawa pulang ke daerah dan selaraskan strategi pembangunannya dengan garis kebijakan pusat. Saya yakin peluangnya banyak sekali,” tegasnya.

Turut hadir dalam Rakornas Kepegawaian 2025 tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Pada kesempatan yang sama, BKN juga memberikan BKN Award Tahun 2024 sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja birokrasi. Penghargaan tersebut terbagi ke dalam empat kategori, yakni Implementasi Indeks NSPK Manajemen ASN, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Pengelolaan Manajemen Talenta, dan Pengelolaan Layanan Kepegawaian. (ADV/ProkopimKutim/IK)