Gandeng UI dan Kemendagri, Pemkab Kutim Gelar Bimtek Pengelola BLUD Kesehatan
KUTAI TIMUR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) meningkatkan profesionalisme pengelolaan lembaga kesehatan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemkab Kutim menggelar bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti para pengelola Puskesmas dan RSUD, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Universitas Indonesia.
Sekretaris Kabupaten Kutim, Rizali Hadi, yang membuka kegiatan mewakili Bupati, menyatakan bahwa status BLUD menuntut tanggung jawab besar. “BLUD bukan sekadar status administratif. Ini adalah komitmen kita dalam memberikan pelayanan kesehatan yang efisien, terukur, dan bertanggung jawab,” ujar Rizali.
Menurut Rizali, akuntabilitas tidak hanya diukur dari aspek keuangan, tetapi juga dari mutu pelayanan dan hasil yang dirasakan masyarakat. “Tidak cukup sekadar tersedia anggaran, tapi harus jelas hasilnya,” tandasnya.
- Wisnu Saputro, pejabat Kemendagri yang hadir sebagai narasumber, mengingatkan pentingnya transparansi dalam setiap aspek kinerja BLUD. Ia menjelaskan, BLUD bukan hanya tentang fleksibilitas penggunaan keuangan
“BLUD ini juga tentang tanggung jawab dan hasil layanan yang bisa dirasakan masyarakat. Maka kinerja, baik keuangan maupun non-keuangan, harus dilaporkan secara transparan, sesuai prinsip akuntabilitas publik,” jelas Wisnu.
Kegiatan ini juga didukung tim dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Pelayanan (LPPSP) UI yang memberikan simulasi penyusunan laporan kinerja dan pengukuran outcome. Peserta dari 21 Puskesmas dan RSUD Sangkulirang tampak antusias berdiskusi mengenai praktik terbaik akuntansi berbasis akrual.
Melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaksana lapangan, Pemkab Kutim berharap sistem BLUD bisa menjadi tonggak profesionalisme layanan publik di bidang kesehatan. (ADV/ProkopimKutim/IK)
Tinggalkan Balasan