Pemkab Kutim Berikan Pemerataan Layanan KB dan Kesehatan Reproduksi

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya dalam memperluas akses layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui program Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR. Program yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPKB) ini merupakan bagian dari Proyek Prioritas Nasional (PRO PN).

Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim, Rizali Hadi, menyebut bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam menekan angka kebutuhan KB yang belum terpenuhi (unmet need). Program ini juga  memperkuat layanan di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) dan kawasan transmigrasi.

“Kita ingin memastikan seluruh masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah 3T dan transmigrasi, memiliki akses setara terhadap layanan KB. Ini adalah bentuk nyata dari keadilan sosial yang harus kita perjuangkan bersama,” kata Rizali.

Ia menambahkan, dengan partisipasi aktif seluruh pihak, dapat menurunkan angka unmet need (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi), meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam program KB secara menyeluruh. “Hal ini selaras dengan visi Kutim yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing,” tegasnya.

DPPPKB Kutim menargetkan 100 akseptor baru untuk metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Dengan target itu, diharapkan dapat menekan angka kehamilan tidak direncanakan. Selain itu, kegiatan juga diintegrasikan dengan program penurunan stunting melalui pemberian bantuan kepada 12 keluarga berisiko stunting.

Bantuan tersebut merupakan hasil kerja sama antara DPPKB Kutim, BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, dan PT Pama Persada Nusantara. Dukungan juga diberikan dalam bentuk peralatan medis seperti implant kit dan IUD kit untuk RSU Medika Utama Sangatta. (ADV/ProkopimKutim/IK)