482 Keluarga di Telen Masuk Risiko Stunting, DPPKB Kutim Turun Langsung Jemput Bola

TELEN – Persoalan stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tak hanya dikejar melalui angka dan data. Pemerintah mulai mendatangi langsung keluarga yang masuk kategori berisiko untuk memastikan mereka mendapat perhatian sebelum kondisi berkembang menjadi stunting.

Langkah tersebut dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim melalui Layanan Jemput Bola Stop Stunting di Kecamatan Telen, Rabu (26/8/2026).

Dipusatkan di Aula Kantor Camat Telen, Desa Juk Ayaq, kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi Program Unggulan Bupati Kutim Prioritas Nomor 22.

Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) menunjukkan terdapat 482 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Telen yang masuk kategori keluarga berisiko stunting (KRS).

Ratusan keluarga tersebut tersebar di delapan desa. Muara Pantun menjadi wilayah dengan jumlah KRS terbanyak, yakni 148 KK. Berikutnya Juk Ayaq 98 KK, Lung Melah 75 KK, Nehes Marah Haloq 44 KK, Kernyanyan 43 KK, Long Noran 39 KK, Long Segar 18 KK dan Rantau Panjang 17 KK.

Angka tersebut menjadi dasar pemerintah menentukan keluarga mana yang perlu mendapatkan edukasi dan pendampingan lebih intensif.

Plh Kepala DPPKB Kutim, Yuriansyah T, menjelaskan bahwa posisi DPPKB berada pada tahap pencegahan dan pemetaan risiko.

“DPPKB itu mendata keluarga yang berisiko stunting. Ketika sudah terkena stunting, penanganan dan eksekusinya menjadi ranah Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Menurut Yuriansyah, pendekatan jemput bola diperlukan karena persoalan stunting tidak selalu terlihat hanya dari kondisi anak. Faktor lingkungan dan kondisi keluarga turut menentukan tingkat risiko.

Mulai dari ketersediaan air bersih, sanitasi, kondisi rumah, kesejahteraan keluarga, kondisi balita hingga penggunaan kontrasepsi perlu diperhatikan secara bersamaan.

Hal tersebut terlihat ketika tim DPPKB mengunjungi salah satu keluarga sasaran di Desa Muara Pantun, yakni keluarga Ibu Rima. Di keluarga tersebut terdapat anak dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK) yang menjadi salah satu perhatian dalam pemetaan risiko stunting.

Temuan di lapangan itu menunjukkan bahwa intervensi tidak cukup hanya dengan memberikan makanan tambahan.

“Tidak mungkin pekerjaan menangani keluarga risiko stunting dilakukan sendiri-sendiri. Harus melalui kolaborasi semua pihak,” tegas Yuriansyah.

Dalam kegiatan tersebut, DPPKB juga menyerahkan secara simbolis bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Baznas Kutai Timur kepada keluarga sasaran untuk periode Juni, Juli dan Agustus.

Penyaluran selanjutnya dilakukan melalui Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Telen. Skema tersebut memungkinkan pendampingan tetap berlanjut meski kegiatan jemput bola telah selesai.

Selain bantuan makanan, keluarga sasaran juga mendapat edukasi mengenai penanganan keluarga berisiko stunting. Materi tersebut disampaikan Kabid Pengendalian Penduduk DPPKB Kutim, Tristiningsih.

Sementara Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kutim, Ani Saida, menyampaikan perkembangan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Anak Stunting (Genting).

Kegiatan turut melibatkan pemerintah kecamatan dan desa, PKK, Penyuluh KB, tenaga kesehatan, perusahaan serta stakeholder lainnya.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Telen, Andi Sultiana Sultan, yang mewakili Camat Telen, mengapresiasi pendekatan langsung yang dilakukan DPPKB.

Menurutnya, kehadiran petugas hingga ke wilayah masyarakat membuat informasi dan pendampingan lebih mudah diterima keluarga sasaran.

“Kami mendukung upaya penanganan ini sehingga keluarga berisiko stunting di wilayah Telen dapat berkurang dan percepatan penurunan stunting di Kutai Timur terus ditingkatkan,” katanya.

Bagi pemerintah, 482 KK tersebut bukan sekadar angka dalam sistem pendataan. Di balik setiap data terdapat keluarga dengan kondisi dan persoalan yang berbeda.

Karena itu, pendekatan jemput bola menjadi upaya untuk memastikan keluarga berisiko tidak dibiarkan menghadapi persoalannya sendiri. Dengan pendampingan sejak dini dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap jumlah keluarga berisiko stunting di Telen terus ditekan.