18 SPPG MBG di Kutim Sudah Kantongi SLHS, Dinkes Siap Perketat Pengawasan

SANGATTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tak hanya mengejar pemenuhan gizi. Keamanan makanan menjadi perhatian serius.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim memastikan 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi seluruhnya sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kepala Dinkes Kutim, dr Yuwana Sri Kurniawati mengatakan, sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting untuk memastikan dapur SPPG memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

“Yang 18 itu semuanya sudah punya SLHS. Pemeriksaannya meliputi sanitasi dan lingkungan,” kata Yuwana, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya menyasar kondisi dapur. Petugas yang menangani makanan juga wajib memenuhi standar, termasuk mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat sebagai penjamah makanan.

Dinkes Kutim mencatat saat ini terdapat 18 SPPG yang sudah beroperasi dan memiliki SK. Satu SPPG lainnya telah mengantongi SK, tetapi belum beroperasi karena masih menjalani proses verifikasi.

Sementara itu, 21 SPPG telah dipersiapkan untuk wilayah terpencil dan tertinggal, namun belum mulai beroperasi.

Yuwana menegaskan, SPPG yang belum memenuhi persyaratan tidak akan mendapatkan SLHS. Pengawasan pun tidak berhenti setelah sertifikat diterbitkan.

Dinkes akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Bahkan, pengawasan akan langsung dilakukan apabila muncul laporan dugaan keracunan makanan.

“Kalau ada kejadian keracunan atau mengarah ke sana, tentunya kami langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan,” tegasnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Kutim memastikan MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga aman, higienis dan layak dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Dengan 18 SPPG yang telah memenuhi standar SLHS, Dinkes Kutim kini bersiap memperkuat pengawasan seiring bertambahnya cakupan pelaksanaan program MBG di daerah.