Lompatan Kuota BSPS 789 Persen: Pemkab Kutim Geber Validasi Data By Name By Address Rumah Tidak Layak Huni

SANGATTA — Peluang emas penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terbuka lebar bagi Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian pada Senin (10/8/2026), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengumumkan lonjakan kuota nasional program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 400 ribu unit pada 2026—melonjak drastis hingga 789 persen dibandingkan kuota 2025 yang hanya 45 ribu unit.

Merespons kebijakan dari Menteri PKP Maruarar Sirait tersebut, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bersama Seskab Rizali Hadi langsung menginstruksikan percepatan penyusunan data calon penerima bantuan di wilayah Kutai Timur.

Seskab Kutim, Rizali Hadi, membeberkan bahwa tantangan terbesar daerah saat ini adalah melakukan verifikasi lapangan agar data calon penerima bantuan rumah bedah (nilai sekitar Rp 20 juta per unit) benar-benar tepat sasaran dan akurat secara administrasi:

Validasi By Name By Address akan dilakukan Pemkab Kutim  dengan menjalin kolaborasi ketat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mencocokkan data identitas warga penerima manfaat.

selanjutnya penyaringan kelompok sasaran guna memastikan data kemiskinan ekstrem pada Desil 1 hingga 4 selaras dengan kondisi riil di lapangan—khususnya membedakan antara warga yang memiliki rumah tidak layak dengan warga yang belum memiliki rumah sama sekali.

“Kuotanya melonjak signifikan hingga 400 ribu unit secara nasional. Di Kutim, kunci utamanya adalah akurasi data. Kita koordinasi intensif dengan Dukcapil agar data by name by address ini benar-benar layak dan valid sebelum diusulkan ke pusat,” jelas Rizali Hadi.

Guna menyerap kuota BSPS nasional secara maksimal, Pemkab Kutim akan menyelaraskan alokasi bantuan pusat ini dengan program daerah yang sudah berjalan, seperti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Melalui penyaringan data yang terintegrasi, Pemkab Kutim optimistis dapat menekan angka RTLH secara signifikan sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh pelosok Kutai Timur.