Cegah Bansos Tumpang Tindih, Pemkab Kutim Perkuat Verifikasi Berjenjang Hingga Akar Rumpu

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memperketat mekanisme penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Melalui Dinas Sosial, Pemkab Kutim membangun skema verifikasi dan validasi data berjenjang yang melibatkan jejaring pendamping sosial hingga tingkat desa.

Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, menjelaskan bahwa data dasar kemiskinan bersumber dari pemeringkatan desil Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk menjaga akurasi data di lapangan, Dinsos menggandeng Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Langkah verifikasi lapangan dinilai krusial mengingat dinamika ekonomi, perubahan status sosial, maupun perpindahan domisili warga berlangsung cepat.

“Pendamping PKH, TKSK, dan PSM berada di tiap desa dan paling tahu kondisi riil masyarakat. Dengan keterlibatan mereka, kami memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak ada penerima ganda,” tegas Ernata Hadi Sujito.

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan bahwa penanganan kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang mencakup kelayakan hunian, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan kerja sama terpadu antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kadisos Kutim Ernata Hadi Sujito menyampaikan bahwa masing-masing OPD memikul peran sesuai kewenangannya. Dinas Perkim berfokus pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Disdikbud menjamin akses pendidikan, sementara Dinsos berkonsentrasi pada perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat rentan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kolaborasi ini juga mendorong peranan aktif dari pemerintah pusat, pemprov, hingga dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial.

“Kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Harus ada kolaborasi lintas perangkat daerah, keberpihakan anggaran, serta dukungan sektor swasta agar warga rentan dapat mandiri secara ekonomi,” ujar Ernata.