Pendapatan Daerah Menyusut, Pemkab Kutim Tancap Gas Percepat Penyusunan APBD 2027 Sejak Dini

SANGATTA – Menyusutnya penerimaan daerah pada Tahun Anggaran 2025 menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) untuk merombak strategi tata kelola keuangan daerah. Menghadapi dinamika ekonomi dan fluktuasi harga komoditas, Pemkab Kutim memutuskan untuk mempercepat seluruh alur penyusunan APBD 2027.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 mencatat realisasi pendapatan Kutim berada di angka Rp8,55 triliun (86,49% dari target Rp9,89 triliun), alias terkoreksi sekitar Rp1,88 triliun dibandingkan capaian tahun 2024 yang menembus Rp10,44 triliun.

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, usai Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 menegaskan bahwa ruang fiskal yang menyempit menuntut perencanaan yang jauh lebih presisi dan tepat waktu.

“Penyusunan APBD 2027 harus lebih sistematis dan disiplin jadwal. Saya minta seluruh Perangkat Daerah menyiapkan dokumen sejak dini agar begitu APBD resmi berlaku, pekerjaan infrastruktur dan program belanja langsung running tanpa hambatan administrasi,” tegas Mahyunadi.

Keterbatasan anggaran akibat penurunan pendapatan daerah tidak boleh mengendurkan kualitas pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, mengingatkan seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD) agar setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.

Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan catatan kritis dari DPRD Kutim sebagai bahan evaluasi perbaikan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan efisien.

“Menyempitnya ruang fiskal tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik. Justru dalam situasi ini, disiplin perencanaan, efisiensi belanja, dan akuntabilitas menjadi fondasi agar kebijakan fiskal tetap sehat,” ujar Wabup Mahyunadi.