Kabar Gembira ASN Kutim! Pemkab Siapkan Kenaikan TPP 35 Persen di KUA-PPAS 2027

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyiapkan terobosan strategis untuk memacu kinerja aparatur. Dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, pemerintah mengalokasikan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 35 persen bagi seluruh ASN .

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sesdakab) Kutim sekaligus Ketua TAPD, Rizali Hadi, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung Bupati Ardiansyah Sulaiman. Total alokasi anggaran TPP diproyeksikan melonjak dari Rp500 miliar menjadi Rp700 miliar pada 2027.

Kenaikan rata sebesar 35 persen ini menyasar seluruh tingkatan, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, tenaga pendidik (guru), tenaga kesehatan, hingga jabatan pelaksana sesuai kelas jabatannya masing-masing.

“Sesuai arahan Bapak Bupati, kami mengupayakan peningkatan anggaran TPP dari sekitar Rp500 miliar menjadi Rp700 miliar di 2027. Kesejahteraan yang meningkat diharapkan berbanding lurus dengan profesionalisme dan mutu pelayanan publik,” ujar Rizali Hadi beberapa waktu lalu.

Rencana penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 35 persen pada Tahun Anggaran 2027 dipastikan berjalan selaras dengan perhitungan kemampuan fiskal daerah. Pemkab Kutim terus memperkuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kebijakan ini berkelanjutan.

Koordinator TPP sekaligus Kepala BPKAD Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, menyampaikan bahwa nota pengantar KUA-PPAS 2027 mencatat proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp6,10 triliun dan belanja daerah Rp6,075 triliun, sehingga menghasilkan surplus Rp25 miliar.

Dengan komposisi PAD ditargetkan Rp433,8 miliar dan dana transfer Rp5,627 triliun, Pemkab Kutim meyakini ruang fiskal daerah sangat memadai untuk menaikkan alokasi TPP tanpa mengganggu prioritas pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar lainnya.

“Pemkab Kutim tetap berpegang pada prinsip bahwa kebijakan ini terukur dan memperhatikan kapasitas keuangan. Harapan Pak Bupati, kesejahteraan naik, semangat kerja meningkat, dan daya beli masyarakat ikut terdorong,” terang Ade.