Wujudkan Sekolah Ramah Anak, Disdikbud Kutim Siapkan Ratusan Guru Inklusi dan Terapkan Wajib Belajar 13 Tahun

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan pendidikan yang setara dan tanpa diskriminasi. Salah satu langkah konkritnya adalah target menyiapkan minimal satu guru inklusi di setiap sekolah se-Kutim (29/7/2026).

Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, mengungkapkan dalam Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 di GOR Kudungga bahwa saat ini 119 guru inklusi telah dinyatakan lulus, sementara 299 guru lainnya dijadwalkan wisuda pada Agustus mendatang.

Selain program inklusi, Pemkab Kutim juga telah menyusun Peraturan Bupati terkait Wajib Belajar 13 Tahun, yang mewajibkan anak-anak mengikuti minimal satu tahun pendidikan PAUD sebelum melangkah ke jenjang Sekolah Dasar (SD).

“Hingga saat ini 119 guru inklusi telah lulus, 299 guru segera menyusul wisuda pada Agustus, dan 160 guru lainnya kembali kita kirim untuk diklat tahun ini. Ini ikhtiar kita agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak belajar yang sama di seluruh sekolah,” tegas Mulyono.

Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kutai Timur tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga peningkatan kompetensi tenaga pendidiknya.

Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, membeberkan bahwa pemerintah daerah menggelontorkan program beasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru-guru PAUD yang belum berkualifikasi sarjana.

Tahun ini, sebanyak 249 guru PAUD Kutim dijadwalkan menyelesaikan pendidikan S1 di UBI Bandung, sementara 151 guru lainnya tengah menempuh studi di Universitas Negeri Malang (UM).

“Pemerataan layanan PAUD yang kini sudah ada di 139 desa dan 2 kelurahan harus diimbangi dengan kualitas pengajarnya. Melalui beasiswa ini, kita ingin guru PAUD mampu menghadirkan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan sesuai standar akademis,” jelas Mulyono.