Bukan Cuma Serap Anggaran! Kemendagri Minta BLUD Kesehatan Kutim Pakai Paradigma Dampak Layanan

SAMARINDA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong perubahan paradigma pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kesehatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Keberhasilan BLUD kini tidak lagi diukur dari tingginya pendapatan atau cepatnya serapan anggaran, melainkan dari kepuasan dan manfaat nyata yang dirasakan pasien.

Hal tersebut ditegaskan Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Yudia Ramli, saat memberikan arahan daring pada Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja BLUD Kesehatan Kutim Tahun 2025 di Samarinda, Selasa (28/7/2026).

Yudia mengingatkan bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan yang diberikan kepada rumah sakit dan puskesmas berstatus BLUD adalah amanah yang harus dibarengi dengan akuntabilitas ketat.

“Perlu kami tegaskan bahwa fleksibilitas bukanlah kebebasan sepuasnya, melainkan amanah. Ke depan paradigma harus diubah: keberhasilan BLUD diukur dari waktu tunggu yang lebih singkat dan peningkatan kepuasan pasien,” tegas Yudia Ramli.

Sebanyak 93 peserta terdiri dari kepala unit layanan, tim keuangan, hingga tim pengawas BLUD se-Kabupaten Kutai Timur mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja BLUD Tahun 2025 di Samarinda.

Kepala Dinas Kesehatan Kutim, dr. Yuwana Sri Kurniawati, menjelaskan bahwa bimtek ini digelar untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait evaluasi kinerja pelayanan dan kepatuhan belanja.

Guna memperkuat pengawasan berjenjang, Kemendagri juga mendorong percepatan integrasi tata kelola keuangan dan kinerja melalui aplikasi SIPD-BLUD dari proses perencanaan hingga evaluasi.

“Kami berharap fleksibilitas keuangan ini diimbangi dengan pertanggungjawaban yang transparan demi mendukung Pemkab Kutim mempertahankan predikat Opini WTP serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas dr. Yuwana.