Bukan Sekadar Makanan Gratis, Bupati Kutim Soroti Sanitasi Dapur hingga Limbah MBG

SANGATTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kutai Timur tak cukup hanya memastikan makanan sampai ke tangan penerima. Pemerintah Kabupaten Kutim juga akan mengawasi apa yang terjadi di balik dapur, mulai dari proses memasak, kebersihan, hingga pengelolaan limbah.

Hal itu ditegaskan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Gizi Nasional (BGN), Kamis (13/8/2026).

Rakor tersebut diikuti kepala daerah se-Indonesia secara virtual untuk membahas dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan MBG.

Ardiansyah mengatakan pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh kandungan gizinya, tetapi juga kondisi tempat makanan tersebut diproduksi.

“Bukan hanya melihat waktu dan cara memasaknya, tetapi sanitasi dapurnya juga harus diperhatikan, termasuk bagaimana limbahnya diolah,” tegas Ardiansyah.

Ia bahkan meminta perangkat daerah terkait turun langsung melakukan pengawasan ke dapur-dapur MBG di Kutim.

Langkah ini menjadi penting karena program MBG menyangkut konsumsi makanan dalam jumlah besar. Kesalahan dalam proses pengolahan maupun buruknya sanitasi berpotensi memengaruhi keamanan pangan yang diterima masyarakat.

Karena itu, pengawasan akan dilakukan secara lintas sektor. Dinas Kesehatan memiliki peran dalam memastikan keamanan pangan dan sanitasi, sementara Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan pengelolaan limbah.

Perangkat daerah lainnya juga diminta ikut mendukung sesuai kewenangan masing-masing, termasuk dalam penyediaan bahan pangan, infrastruktur, data sasaran hingga pengawasan pelaksanaan program.

Dalam rakor tersebut, Kepala BGN Sudaryono menekankan bahwa MBG harus memberikan dampak nyata terhadap pemenuhan gizi masyarakat dan pencegahan stunting.

“Menu MBG harus dijalankan dengan baik agar sasarannya tepat untuk pemenuhan gizi dan mencegah stunting. Tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi harus ada impact-nya,” ujarnya.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar program berjalan optimal.

Pemerintah pusat juga memperkenalkan Radar MBG, sistem yang memungkinkan kepala daerah melakukan pemantauan pelaksanaan program secara lebih terukur.

Bagi Kutim, pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan MBG tidak berhenti pada persoalan distribusi makanan. Program ini diharapkan benar-benar memenuhi standar gizi, keamanan pangan, kebersihan sekaligus tidak meninggalkan persoalan lingkungan.

Ardiansyah pun meminta seluruh perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap instansi harus mengambil bagian agar MBG di Kutim tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin program ini tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar memenuhi standar gizi, kesehatan, kebersihan, keamanan pangan, dan juga memperhatikan lingkungan,” ujarnya.