Akurasi Data Jadi Kunci: Pemkab Kutim Gandeng Disdukcapil Validasi Penerima Bedah Rumah BSPS 2026

SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memperketat verifikasi data penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memastikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) berjalan tepat sasaran. Langkah ini menyusul lonjakan kuota BSPS nasional tahun 2026 yang ditetapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga 400 ribu unit—meningkat 789 persen dibandingkan kuota tahun sebelumnya.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Seskab Rizali Hadi secara daring dari Diskominfo Staper Kutim, Senin (10/8/2026), Pemkab Kutim memfokuskan strategi pada pembenahan data by name by address.

Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim, Rizali Hadi, mengungkapkan bahwa besarnya peluang bantuan bernilai sekitar Rp 20 juta per unit dari pusat tersebut harus diimbangi dengan keabsahan kondisi sosial-ekonomi calon penerima di lapangan.

Pemkab Kutim berkoordinasi langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mencocokkan identitas dan kelayakan warga sasaran. Selanjutnya memverifikasi secara detail warga yang masuk dalam kelompok Desil 1 hingga 4 guna membedakan antara kebutuhan renovasi rumah dengan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal.

“Jangan sampai data tidak akurat. Kita harus pastikan betul mana warga yang memiliki rumah tidak layak untuk direhab, dan mana yang belum punya rumah. Untuk itu kita gandeng Disdukcapil dalam mencocokkan data by name by address,” tegas Rizali Hadi.

Guna menyerap alokasi anggaran pusat secara optimal, Pemkab Kutim menyinergikan program BSPS nasional dengan agenda penanganan pemukiman daerah, seperti program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Melalui penyaringan ketat pada tahap verifikasi dan penilaian lokasi, Pemkab Kutim optimistis seluruh usulan bantuan perumahan dapat tersalurkan secara transparan serta memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga di wilayah Kutai Timur.