
Krisis SDM Dishub Terjawab, Lulusan Pola Pembibitan Kemenhub Langsung Diangkat ASN Kutim
SEMARANG – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mencatatkan rekor baru dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kemenhub di PIP Semarang (31/7/2026), Pemkab Kutim sukses mengunci alokasi beasiswa ikatan dinas Pola Pembibitan (Polbit) terbanyak di Indonesia.
Kutim dipastikan memperoleh kuota 10 orang untuk program D3 pada tahun 2027 dan 10 orang untuk program D4 pada tahun 2028 di PTDI-STTD Bekasi. Angka ini melonjak signifikan dari daerah lain yang rata-rata hanya menerima dua hingga lima kuota.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bersama Seskab Rizali Hadi menegaskan bahwa terobosan ini merupakan investasi jangka panjang untuk menjawab pesatnya pembangunan konektivitas dan infrastruktur di Kutai Timur.
“Ini sejarah baru bagi Kutai Timur. Kuota terbesar ini membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam mencetak tenaga ahli transportasi yang mumpuni untuk masa depan,” ungkap Sekretaris Dishub Kutim, Masrianto Suriansyah.
Persoalan klasik keterbatasan personil ahli di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Timur resmi menemukan titik terang. Melalui PKS skema Pola Pembibitan (Polbit) bersama BPSDMP Kemenhub, para lulusan kedinasan asal Kutim dijamin langsung kembali dan ditempatkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dishub Kutim.
Sekretaris Dishub Kutim, Masrianto Suriansyah, menjelaskan bahwa tantangan mengelola tiga matra transportasi (darat, laut, dan udara) di wilayah Kutim yang sangat luas selama ini terkendala minimnya ketersediaan tenaga teknis. Skema ikatan dinas ini mengunci komitmen para alumni agar tidak berpindah ke daerah lain.
Selain itu, keberadaan ASN lulusan standar Kemenhub ini diproyeksikan untuk mengawal operasional infrastruktur strategis, termasuk penguatan Pelabuhan Kenyamukan.
“Skema ini menjamin lulusan PTDI-STTD asal Kutim langsung menjadi PNS di Dishub Kutim tanpa mengurangi kuota CPNS umum. Pengelolaan transportasi kita ke depan resmi dipegang oleh ahlinya,” tegas Masrianto.
![]()


Tinggalkan Balasan