Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi dan Serba Digital, Pemkab Kutim Raih Tribun Kaltim Award 2026

BALIKPAPAN – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi kembali membuahkan apresiasi tingkat provinsi. Pemkab Kutim berhasil memboyong penghargaan pada ajang Tribun Kaltim Award 2026 di Hotel MaxOne Balikpapan, Kamis (30/7/2026) malam.

Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi. Prestasi ini diraih atas konsistensi Pemkab Kutim memperkuat pelayanan publik yang transparan serta keberpihakan pada peningkatan kesejahteraan guru.

Ronny Bonar menyampaikan bahwa Pemkab Kutim terus mempercepat transformasi digital untuk memangkas birokrasi yang berbelit, sehingga masyarakat dapat mengurus perizinan dan layanan tanpa harus membuang waktu dan biaya.

“Memang itulah komitmen Pemkab Kutim untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya secara terbuka, transparan, dan tanpa pembiayaan. Lewat aplikasi digital, masyarakat tidak perlu lagi berkunjung langsung sehingga pelayanan menjadi lebih efisien dan cepat,” terang Ronny.

Tak hanya pihak eksekutif, apresiasi atas kinerja pembangunan di Kutai Timur juga disematkan kepada legislatif. Ketua DPRD Kutim, Jimmi, turut menerima penghargaan pada malam penganugerahan Tribun Kaltim Award 2026 atas perannya dalam mengawal kebijakan anggaran dan pembangunan daerah.

Jimmi mengungkapkan bahwa penghargaan ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh jajaran DPRD Kutim untuk semakin memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program-program strategis Pemkab Kutim, khususnya di bidang infrastruktur.

Secara khusus, ia menyinggung pentingnya fungsi pengawasan pada proyek skema Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract/MYC) agar mutu pengerjaan terjaga dan hasilnya benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Apresiasi dari media menjadi dorongan positif bagi kami di DPRD untuk terus memperkuat fungsi pengawasan. Terutama pada program multiyears, rentang waktu yang memadai memungkinkan kami mengawal kualitas pekerjaan dari awal hingga tuntas,” ujar Jimmi.