Dapat ‘Lampu Hijau’ Bupati, Pemkab Kutim Siap Sapu Bersih Prostitusi di Seluruh THM

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersiap mengambil tindakan represif guna menekan laju penyebaran HIV/AIDS. Pemkab dipastikan bakal menertibkan seluruh Tempat Hiburan Malam (THM), baik yang berizin maupun ilegal, yang terindikasi menampung praktik prostitusi.

Sinyal ketegasan ini ditegaskan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan HIV/AIDS di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim,beberapa waktu lalu.

Mahyunadi mengungkapkan bahwa rencana penertiban masif ini telah mengantongi persetujuan penuh dari Bupati Kutai Timur.

“Saya sudah izin kepada Bupati dan beliau katakan lanjutkan. Maka kami akan melakukan penghentian kegiatan prostitusi di seluruh Kutai Timur, terutama di THM yang mengandung unsur prostitusi,” tegas Mahyunadi.

Dalam waktu dekat, rapat lintas sektor bersama Satpol PP dan aparat kepolisian akan digelar untuk menyusun skema eksekusi di lapangan.

Wakil bupati menekankan sasaran penertiban tidak memandang status izin usahaTHM Berizin & Ilegal. Setiap THM yang terbukti menyelipkan praktik prostitusi akan ditindak tegas secara hukum.

Sembari menindak lokasi berisiko, Pemkab Kutim melalui  Dinkes Kutim memaksimalkan layanan deteksi dan penanganan HIV/AIDS yang telah tersebar di 31 fasilitas kesehatan se-Kutim.

Penanganan wabah HIV/AIDS di Kabupaten Kutai Timur tidak lagi dilakukan sepotong-sepotong. Pemkab Kutim kini memadukan pendekatan penegakan hukum terhadap praktik prostitusi dengan penguatan layanan kesehatan di hulu masyarakat.

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menjelaskan bahwa meski THM berunsur prostitusi akan ditindak tegas, solusi represif saja tidak cukup. Pemerintah tetap mengedepankan identifikasi kelompok berisiko, pendampingan, hingga edukasi publik.

Langkah ini sejalan dengan temuan Dinas Kesehatan Kutim yang mencatat sebanyak 285 kasus baru ODHIV hingga Mei 2026.

Kepala Dinkes Kutim, dr. Yuwana Sri Kurniawati, menyampaikan bahwa saat ini layanan deteksi dan pengobatan HIV telah disiagakan di 31 fasilitas kesehatan. Kolaborasi lintas sektor dinilai vital agar penanganan tidak hanya menyasar aspek medis, tetapi juga menyelesaikan akar masalah sosial di lapangan.