Disdukcapil Kutim Genjot Budaya Transparansi, Kritik Publik Jadi Bahan Bakar Inovasi Pelayanan

Infokaltim.com, Sangatta – Alih-alih sekadar menjalankan rutinitas administrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Timur kini menjadikan kritik masyarakat sebagai bahan baku utama dalam merancang inovasi layanan. Dorongan menuju zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bukan lagi sebatas slogan, melainkan agenda kerja yang dihidupi setiap hari oleh jajaran instansi tersebut.

Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah, S.Sos., M.M., mengungkapkan bahwa kritik dan saran tidak pernah dipandang sebagai keluhan belaka. Setiap bulan, kotak kritik dan saran yang ditempatkan di ruang pelayanan dibuka, dianalisis, lalu diterjemahkan menjadi langkah perbaikan.

“Setiap bulan kami evaluasi. Pesan masyarakat itu sangat penting, apalagi SKM kami lakukan setiap hari untuk memotret kualitas layanan secara real time,” ujar Jumeah.

Selain kotak fisik, berbagai kanal pengaduan — baik online maupun offline — terus bergerak. Laporan tidak hanya dicatat, tapi harus disertai bukti penyelesaian oleh tim tindak lanjut (TL) yang memang ditugaskan khusus mengawal respons cepat.

“Kami wajibkan setiap laporan ditangani secara tuntas dan terukur. Prinsipnya transparan, ada jejak setiap prosesnya,” tegas Jumeah.

Semangat integritas itu turut diterjemahkan dalam pola kerja internal. Disdukcapil Kutim menerapkan sistem penghargaan bagi pegawai yang melahirkan inovasi, sekaligus sanksi bagi mereka yang lalai menjalankan tugas.

“Inovasi kami apresiasi. Tapi kalau ada yang tidak disiplin, tentu ada konsekuensi, termasuk pemotongan tunjangan,” tambahnya.

Menurut Jumeah, budaya kompetisi sehat di antara pegawai menjadi motor yang menjaga dinamika organisasi tetap hidup. Pegawai didorong bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan, tetapi menyumbang pembaruan yang dapat dirasakan masyarakat.

Dengan penguatan pengawasan, percepatan respons, serta kultur kerja yang menempatkan integritas sebagai fondasi utama, Disdukcapil Kutim berharap menjadi role model pelayanan publik yang terbuka, adaptif, dan benar-benar mendengar suara warga. Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa pelayanan terbaik hanya lahir dari instansi yang berani dikritik dan bersedia berubah. (ADV)