Pemkab Kutim Klarifikasi Belanja Operasional Besar: Fokus Utama pada Pelayanan Publik

Infokaltim.com, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menanggapi sorotan Fraksi Demokrat DPRD Kutim terkait ketimpangan belanja operasional dan belanja modal dalam Rancangan APBD 2026. Data menunjukkan, belanja operasional mencapai lebih dari Rp 3 triliun, sementara belanja modal hanya sekitar Rp 1 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, menjelaskan, tingginya belanja operasional adalah strategi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Belanja operasional yang besar ini bukan tanpa alasan. Sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, alat tulis kantor, pembiayaan pendidikan, dan kesehatan—sektor prioritas yang langsung dirasakan masyarakat,” ujar Ade.

Ade menambahkan, indikator output yang signifikan dari belanja operasional terlihat nyata di pelayanan dasar. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan bukan sekadar prioritas, tetapi kebutuhan mendasar yang harus diutamakan demi kemajuan Kutim.

Selain itu, Pemkab Kutim menegaskan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD, agar masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara terbuka.

“Kami juga akan terus berkoordinasi dengan DPRD Kutim sebagai lembaga pengawas, memastikan kualitas pengelolaan APBD mendukung pelayanan publik secara optimal,” tambah Ade.

Dengan langkah ini, Pemkab Kutim berharap masyarakat memahami rasionalisasi belanja operasional yang lebih besar dibanding belanja modal, karena tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kutim.

(ADV)