Setelah Sempat Terhenti, Disdikbud Kutim Ambil Alih Pembiayaan Internet Sekolah Mulai April 2026

Infokaltim.com, Sangatta – Setelah program internet sekolah sempat terputus pada awal tahun lalu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur kini memastikan satu langkah penting: mereka siap mengambil alih pembiayaan kuota internet sekolah gratis mulai April 2026.

Kepastian ini menjadi titik balik dari persoalan klasik soal siapa penanggung jawab layanan internet sekolah yang selama ini kerap berpindah-pindah. Sekretaris Disdikbud Kutim, Irma, menegaskan bahwa masa tanggungan Diskominfo Staper Kutim hanya berlangsung hingga Maret 2026.

“Mulai April 2026, Disdikbud yang mengakomodir. Itu sudah hasil keputusan bersama dalam koordinasi lintas sektor,” ujarnya.

Saat ini, 227 sekolah kembali menikmati layanan internet gratis dengan kuota yang telah ditingkatkan Diskominfo Staper menjadi 2 terabyte setiap bulan. Namun agar kejadian terputusnya jaringan tidak kembali berulang, Disdikbud menyusun skema baru yang jauh lebih realistis.

Skema tersebut meminta sekolah melakukan pembayaran mandiri dari dana BUSD atau BOSDa, sehingga kelangsungan layanan tidak sepenuhnya bergantung pada satu dinas. Menurut Irma, pola ini muncul dari hasil komunikasi bersama Diskominfo Staper dan Bappeda Kutim.

“Tujuannya sederhana: jangan sampai akses belajar daring siswa terputus lagi hanya karena miskomunikasi anggaran,” katanya.

Program internet gratis selama ini menjadi penopang penting pembelajaran digital. Administrasi sekolah, ANBK, hingga akses bahan belajar online sangat bergantung pada keberlanjutan jaringan.

Irma menegaskan bahwa Disdikbud memandang internet bukan lagi fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar pendidikan modern. Karena itu, mereka berkomitmen menjaga kesinambungan layanan hingga ke tahun-tahun mendatang.

“Kami ingin siswa Kutim semakin kompetitif. Akses internet yang stabil adalah fondasi untuk itu,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, Disdikbud kembali mengagendakan pertemuan teknis dengan Diskominfo Staper dan Bappeda untuk mematangkan model pembiayaan dan pengawasan layanan.

Harapannya jelas: program internet sekolah bukan hanya bertahan, tetapi menjadi sistem yang matang, terukur, dan bebas dari risiko terputus mendadak seperti tahun sebelumnya.

(ADV)