Kuota Internet Gratis Sekolah Terancam Berhenti 2026, Diskominfo Staper Kutim Cari Jalan Keluar

Infokaltim.com, Sangatta – Program kuota internet gratis untuk sekolah di Kutai Timur memasuki fase genting. Di balik manfaatnya yang besar bagi dunia pendidikan, layanan yang dibiayai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim ini ternyata memiliki batas waktu: Maret 2026.

Kepala Diskominfo Staper, Ronny Bonar, memastikan bahwa peningkatan kapasitas kuota di APBD-Perubahan 2025—yang kini mencapai 2 terabyte per bulan—hanya berlaku sampai batas waktu tersebut. Setelah itu, masa depan program ini masih menggantung.

Menurut Ronny, Diskominfo telah membuka koordinasi lintas sektor bersama Disdikbud dan Bappeda untuk menentukan siapa yang akan mengambil alih pembiayaan layanan pasca-Maret 2026. “Kita masih berdiskusi. Belum ada kepastian siapa penanggung jawabnya,” ucapnya.

Keterbatasan anggaran disebut menjadi faktor utama. Ronny tidak ingin memberi janji tanpa kepastian: “Kami tidak bisa memastikan Diskominfo akan melanjutkan pembiayaan. Kondisi anggaran kita terbatas.”

Padahal, kuota internet gratis ini telah menjadi “urat nadi” pembelajaran modern di banyak sekolah. Mulai dari tugas berbasis digital, akses sumber belajar, hingga administrasi pendidikan, semuanya kini bertumpu pada koneksi internet yang stabil.

Bagi sekolah-sekolah di wilayah pedalaman Kutim yang masih berjuang dengan infrastruktur, layanan ini justru menjadi pintu untuk mengejar ketertinggalan.

Karena itu, hilangnya layanan ini dinilai banyak pihak bisa berdampak pada kualitas pembelajaran. “Ini bukan sekadar kuota. Ini akses pengetahuan,” ujar Ronny menegaskan urgensinya.

Diskominfo berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah strategis guna memastikan program tidak terputus. Selain menjadi penopang pendidikan digital, kuota gratis ini juga membentuk literasi teknologi siswa agar siap menghadapi dunia kerja era digital.

Diskusi antara Diskominfo, Disdikbud, dan Bappeda masih terus berjalan. Harapannya, sebelum Maret 2026 tiba, solusi permanen dapat ditemukan sehingga dunia pendidikan Kutai Timur tidak kembali ke era keterbatasan konektivitas.

(ADV)