75% Sekolah Kutim Tanpa Internet: Potret Kesenjangan Digital yang Memaksa Pemerintah Bergerak Lebih Cepat

Infokaltim.com, Sangatta – Di tengah gencarnya digitalisasi pendidikan nasional, Kutai Timur masih menghadapi fakta pahit: tiga dari empat sekolah belum terhubung dengan internet. Dari total 694 sekolah dan 18 korwil pendidikan, hanya 227 unit yang sempat merasakan layanan internet gratis dari program Diskominfo Staper.

Angka itu menandai jurang besar dalam kesetaraan akses pendidikan, sekaligus gambaran betapa beratnya tugas pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan era digital.

“Ketimpangan akses internet ini tidak bisa dianggap sepele. Ini hambatan serius dalam pendidikan modern,” tegas Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar.

Ketiadaan internet tidak hanya membuat sekolah gagap teknologi. Administrasi digital mandek, pelaksanaan ANBK tersendat, akses guru-siswa terhadap sumber belajar daring terputus, dan aplikasi pembelajaran berbasis teknologi hampir tidak bisa digunakan. Bahkan peluang pelatihan online bagi guru dan tenaga pendidik pun jauh dari maksimal.

Situasi inilah yang mendorong Diskominfo Staper Kutim membangun program pemerataan internet sekolah berbasis sistem yang lebih berkelanjutan. Bukan lagi proyek tambal sulam, melainkan upaya memperkecil jarak antara sekolah berinternet dan sekolah yang selama ini berdiri “di luar jaringan”.

Ronny menegaskan bahwa komitmen memperluas akses internet merupakan kebutuhan mendesak, bukan pilihan.
“Kita ingin semua sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Kualitas pendidikan tidak boleh ditentukan oleh sinyal,” ujarnya.

Namun jalan menuju pemerataan internet bukan tanpa rintangan. Infrastruktur yang belum merata, kondisi geografis yang menantang, hingga kebutuhan perangkat tambahan menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah bersama para pemangku kepentingan lainnya.

Meski demikian, Diskominfo Staper berjanji tidak berjalan sendiri. Kolaborasi dengan instansi pendidikan, desa, hingga pihak swasta terus dikuatkan agar program ini benar-benar menyentuh sekolah-sekolah yang paling tertinggal.

Tujuan akhirnya sederhana namun krusial: memastikan tidak ada lagi siswa Kutai Timur yang tertinggal hanya karena sekolahnya tidak memiliki akses internet.

Jika pemerataan akses bisa tercapai, Kutai Timur bukan hanya mengejar ketertinggalan—tetapi menciptakan fondasi pendidikan digital yang inklusif dan berkeadilan bagi generasi masa depan. (ADV)