Pendapatan Kutim Diproyeksikan Tembus Rp5,7 Triliun di 2026, Bupati: Sebagian Besar Untuk Pembangunan

Infokaltim.com, Sangatta  – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memasuki babak baru penyusunan APBD 2026 dengan optimisme tinggi. Melalui penandatanganan KUA–PPAS yang disepakati bersama DPRD Kutim, pemerintah menargetkan pendapatan daerah mencapai Rp5,73 triliun pada tahun anggaran 2026—angka yang dinilai membuka ruang besar bagi percepatan pembangunan.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran tahun depan difokuskan pada pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dari total pendapatan tersebut, 60 persen direncanakan dialokasikan untuk sektor pembangunan fisik maupun nonfisik.

“Prioritas kita jelas: pembangunan. Kurang lebih 60 persen akan diarahkan ke sektor ini,” ujar Ardiansyah.

Proyeksi pendapatan tersebut terdiri dari PAD Rp435 miliar, pendapatan transfer Rp5,21 triliun, serta pendapatan lain yang sah sebesar Rp91,9 miliar. Menurut Ardiansyah, porsi besar dari pendapatan transfer memperlihatkan bahwa Kutim masih memiliki ruang strategis untuk mendorong sektor PAD di tahun-tahun mendatang.

Salah satu bukti keseriusan pemerintah mempercepat pembangunan adalah penetapan Kegiatan Tahun Jamak (MYC) 2026–2027 senilai Rp1,08 triliun, yang akan diarahkan untuk proyek infrastruktur besar, pelayanan publik, hingga fasilitas penunjang ekonomi masyarakat.

Selain pembangunan fisik, Pemkab Kutim turut menyiapkan program-program berbasis peningkatan kualitas manusia, seperti pelatihan subsektor intelektual, penguatan pendidikan, bantuan untuk kelompok pekerjaan rentan, serta dukungan bagi UMKM lokal.

“Kami ingin seluruh program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tekannya.

Ardiansyah juga mengakui bahwa pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah, namun pemerintah terus mendorong progres di setiap wilayah secara bertahap dan terukur.

“Kita akui, pembangunan belum merata sepenuhnya. Tapi kita lakukan bertahap dan terencana,” ujarnya.

Rapat paripurna yang dihadiri 27 anggota DPRD Kutim tersebut menjadi fondasi awal penyusunan APBD 2026 yang lebih komprehensif. Pemerintah berharap, dengan arah kebijakan yang lebih terstruktur, Kutai Timur dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warganya.

“Masyarakat Kutim harus bisa menikmati hasil pembangunan. Itu tujuan akhirnya,” tutup Ardiansyah. (ADV)