Sekda Kutim Kerap Absen Dalam Pertemuan Banggar Dianggap Kurang Mampu Memimpin Fiskal Pemkab oleh Fraksi PPP

Infokaltim.com, Sangatta – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur (Kutim) menyoroti ketidakhadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Rizali Hadi selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam beberapa kali pertemuan Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim. Hal ini mencerminkan kurangnya keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim dalam menangani permasalahan anggaran yang berpotensi menghambat pembangunan daerah.

Pertanyaan ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PPP, Muhammad Ali dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim yang di Pimpin Oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmy dan dihadiri Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, pada Selasa (15/7/2024).

Menurut Fraksi PPP, TPAD dan Banggar seharusnya mampu berkolaborasi selaku eksekutif dan legislatif di tengah tekanan efisiensi anggaran yang sedang terjadi. Namun, kenyataanya justru menunjukkan sebaliknya.

“Ya kan, Pemerintah Daerah terutama Sekda sering absen dalam pertemuan-pertemuan penting tersebut, seolah-olah tidak peduli dan tidak serius menangani masalah anggaran,” terang Ali.

Ini menunjukan rendahnya kepemimpinan fisikal Sekda Kutim sehingga berdampak perencanaan pengelolaan anggaran, bahkan siklus perencanaan dan penganggaran saat ini terkesan hanya sebagai formalitas, bukan merupakan desain pembangunan yang terkoordinasi dengan baik antar sektor.

“Bahkan peran strategis Sekda dalam mengoordinasikan kebijakan dan program-program daerah belum terlihat dengan jelas. Padahal, peran tersebut sangat penting untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan kebijakan yang diambil,” ujar Ali.

Hal ini tercermin dalam beberapa aspek krusial yakni diantaranya;

1. TAPD tidak mampu menyusun proyeksi fiskal lima tahun yang rasional dan adaptif.

2. Skema pembiayaan program unggulan terlihat tidak presisi dan tidak diselaraskan dengan kapasitas keuangan daerah.

3. Aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD yang menjadi bagian dari suara rakyat sering kali tidak menjadi bagian dari prioritas fiskal.

Yang paling mencolok, Fraksi PPP menilai tidak tampak adanya kepemimpinan yang kuat dari

Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan seluruh OPD, sehingga perangkat daerah bergerak sendiri-sendiri tanpa garis komando yang terarah dan terjadi duplikasi program, ketidaksinkronan target, dan lemahnya akuntabilitas pelaksanaan.

“Kami menegaskan bahwa seorang Sekda tidak hanya bertugas sebagai jembatan administratif, tetapi harus menjadi pemimpin strategis yang mampu menyatukan visi, menyusun ritme kerja lintas sektor, dan menjamin keterpaduan kebijakan. Sampai hari ini, peran tersebut belum terlihat,” tegasnya.

Fraksi PPP berharap agar Pemerintah Daerah segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki situasi ini dengan memperkuat kepemimpinan fiskal dan meningkatkan koordinasi antara semua pihak terkait, sehingga pembangunan Kutai Timur dapat berjalan dengan lancar dan mengarah pada kemajuan yang berkelanjutan.