
15 Desa di Kutim Dilibatkan dalam Gerakan Perangi TBC, Kader Jadi Ujung Tombak Deteksi Dini
SAMARINDA β Upaya memutus mata rantai penularan tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai diperkuat dari tingkat desa.
Sebanyak 15 desa di Kutim ditetapkan sebagai Desa Siaga TBC, bagian dari 78 desa yang kini menjalankan gerakan serupa di seluruh Kalimantan Timur (Kaltim).
Peluncuran Desa Siaga TBC tersebut berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, beberapa waktu lalu. Kegiatan dirangkai dengan Workshop Petunjuk Teknis Penanggulangan Terintegrasi AIDS, TBC, dan Malaria.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Kutim, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim dr Yuwana Sri Kurniawati hadir dalam agenda yang dibuka Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji tersebut.
Yuwana mengatakan, penetapan Desa Siaga TBC menjadi langkah penting karena upaya menemukan kasus tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas kesehatan.
Menurutnya, masyarakat di tingkat desa justru memiliki posisi strategis untuk mengenali gejala, mendorong warga melakukan pemeriksaan, hingga memastikan pasien menjalani pengobatan secara tuntas.
βHal ini menjadi sangat urgent mengingat tingginya kasus TBC di mana Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-2 di dunia setelah India. Di sinilah perlunya sinergi semua pihak dan diharapkan desa-desa yang lain juga segera menyusul menjadi desa siaga TBC,β ujar Yuwana.
Desa Siaga TBC bukan sekadar penetapan administratif. Konsep tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit.
Di tingkat desa, kader kesehatan dapat membantu memberikan edukasi kepada masyarakat, mengenali warga yang memiliki gejala mengarah ke TBC, melakukan pelacakan kontak erat, hingga membantu pemantauan pasien selama menjalani pengobatan.
Langkah tersebut menjadi penting mengingat TBC dapat menular melalui udara. Seseorang yang terinfeksi dapat menularkan penyakit kepada orang lain ketika berada dalam lingkungan yang sama, terutama jika tidak segera mendapatkan penanganan.
Karena itu, penemuan kasus sedini mungkin menjadi salah satu kunci.
Warga yang mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan perlu didorong untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Dengan semakin cepat kasus ditemukan, semakin cepat pula pengobatan dapat dimulai dan potensi penularan dapat ditekan.
Di sinilah peran desa menjadi semakin penting. Kader dan masyarakat memiliki kedekatan langsung dengan warga sehingga dapat menjadi penghubung antara keluarga dengan puskesmas.
Tantangan penanganan TBC juga tidak berhenti setelah pasien dinyatakan positif.
Pasien harus menjalani pengobatan sesuai ketentuan dan tidak boleh menghentikan konsumsi obat secara sembarangan. Pengobatan TBC dapat berlangsung berbulan-bulan sehingga membutuhkan kedisiplinan serta dukungan keluarga dan lingkungan.
Kader desa dapat mengambil peran dalam memastikan pasien tetap mendapatkan pendampingan selama menjalani proses tersebut.
Dukungan lingkungan juga penting untuk menghilangkan stigma. Pasien TBC terkadang menghadapi kekhawatiran atau perlakuan negatif dari lingkungan sekitar. Kondisi semacam itu justru dapat membuat penderita enggan terbuka dan memeriksakan diri.
Melalui Desa Siaga TBC, masyarakat didorong memahami bahwa penanganan penyakit harus dilakukan dengan pendekatan kesehatan sekaligus kemanusiaan.
Bagi Kutim, keterlibatan 15 desa menjadi bagian awal untuk memperluas gerakan penanggulangan TBC hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
Pemerintah berharap desa-desa lain dapat mengikuti langkah tersebut sehingga jejaring deteksi dini dan pencegahan semakin luas.
Upaya itu juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah desa, puskesmas, kader kesehatan, tokoh masyarakat serta perangkat daerah terkait.
Penanggulangan TBC pada akhirnya bukan hanya tugas tenaga medis. Ketika masyarakat mampu mengenali gejala, berani memeriksakan diri, mendukung pasien menyelesaikan pengobatan dan tidak memberikan stigma, maka peluang memutus rantai penularan menjadi lebih besar.
Program Desa Siaga TBC pun menjadi salah satu cara membawa agenda eliminasi TBC lebih dekat dengan kehidupan warga.
Dari 15 desa di Kutim, pemerintah ingin membangun lebih banyak pintu untuk menemukan kasus lebih awal, lebih banyak tangan untuk mendampingi pasien, dan lebih banyak masyarakat yang ikut menjaga lingkungan agar terbebas dari penularan TBC.
Target eliminasi TBC nasional pada 2030 pun tidak hanya membutuhkan kebijakan di tingkat pusat atau pelayanan di rumah sakit dan puskesmas. Perubahan itu juga harus dimulai dari desa, dari keluarga, dan dari kesadaran setiap warga.
![]()


Tinggalkan Balasan