1.073 Keluarga Masuk Radar Stunting di Sangkulirang, Pemkab Kutim Genjot Intervensi dari Desa

SANGKULIRANG – Angka 1.073 keluarga berisiko stunting (KRS) menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ribuan keluarga tersebut tersebar di 15 desa di Kecamatan Sangkulirang dan kini menjadi sasaran penguatan intervensi melalui layanan jemput bola.

Bukan menunggu keluarga datang mencari bantuan, pemerintah memilih mendatangi langsung wilayah tempat mereka tinggal.

Upaya tersebut dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim melalui kegiatan layanan jemput bola di BPU Kantor Camat Sangkulirang, Selasa (11/8/2026).

Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) menjadi salah satu dasar pemetaan sasaran. Dari 15 desa, Benua Baru tercatat memiliki jumlah KRS paling tinggi, yakni 237 keluarga.

Kemudian Benua Baru Ulu sebanyak 167 keluarga, Perupuk 106 keluarga, dan Maloy 93 keluarga. Sisanya tersebar di desa-desa lainnya.

Besarnya angka tersebut membuat penanganan stunting tidak cukup dilakukan dengan pendekatan kesehatan semata. Pemerintah melihat persoalan keluarga berisiko stunting berkaitan dengan kondisi rumah, sanitasi, pola asuh, pemenuhan gizi hingga kondisi sosial ekonomi keluarga.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala DPPKB Kutim, Yuriansyah, mengatakan pemerintah membutuhkan kerja lintas sektor untuk menekan risiko stunting di Sangkulirang.

“Stunting atau keluarga risiko stunting tidak bisa kita selesaikan kalau tidak bersama-sama. Harus ada kolaborasi karena tidak semudah yang kita bayangkan harus menghilangkan itu,” ujar Yuriansyah.

Menurut dia, kehadiran pemerintah di tengah keluarga sasaran menjadi penting untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sebab, setiap keluarga memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda.

Dalam kegiatan tersebut, DPPKB Kutim tidak hanya memberikan edukasi. Bantuan makanan tambahan dari BAZNAS Kutim juga diserahkan secara simbolis kepada sejumlah keluarga berisiko stunting.

Bantuan selanjutnya akan diteruskan kepada keluarga sasaran melalui petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kecamatan Sangkulirang.

Namun, pemberian makanan tambahan hanya menjadi salah satu bagian dari rangkaian intervensi.

DPPKB juga membawa materi mengenai layanan penanganan KRS yang disampaikan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) DPPKB Kutim Agustina. Sementara Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kutim Ani Saida memaparkan perkembangan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Anak Stunting (Genting).

Di sisi lain, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutim turut hadir. Keterlibatan sektor tersebut dinilai penting karena kondisi lingkungan tempat tinggal menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pencegahan stunting.

Yuriansyah berharap program seperti jamban sehat dan Rumah Layak Huni (RLH) dapat menjangkau keluarga sasaran di Sangkulirang.

“Harapan kita, program dari Perkim seperti bantuan jamban sehat dan Rumah Layak Huni bisa menjangkau masyarakat Sangkulirang,” katanya.

Menurut dia, persoalan stunting tidak dapat dipisahkan dari lingkungan tempat tinggal. Keluarga membutuhkan akses sanitasi dan hunian yang memadai agar intervensi gizi dan kesehatan dapat memberikan hasil optimal.

Pemkab Kutim tidak ingin layanan jemput bola berhenti sebagai agenda sesaat. DPPKB menargetkan adanya perubahan nyata pada keluarga yang masuk dalam daftar risiko.

Bahkan, Yuriansyah berharap ke depan Sangkulirang dapat mencapai kondisi zero stunting.

“Mudah-mudahan ke depan apa yang kita inginkan, bahwa di Kecamatan Sangkulirang itu bisa zero dari stunting. Ini harapan kita,” tegasnya.

Sekretaris Camat Sangkulirang, Suwandi, menyambut baik kedatangan DPPKB bersama tim. Menurutnya, pemerintah desa selama ini juga telah memberikan perhatian terhadap persoalan stunting melalui dukungan anggaran desa.

“Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bersama tim bisa mendorong bagaimana mengatasi dan mengurangi munculnya stunting yang ada di wilayah Sangkulirang,” ujarnya.

Bagi pemerintah kecamatan, data 1.073 keluarga bukan sekadar angka. Setiap data mewakili keluarga yang membutuhkan pendampingan agar risiko yang ada tidak berkembang menjadi persoalan tumbuh kembang anak.

Karena itu, intervensi akan diarahkan secara lebih menyeluruh. Edukasi mengenai gizi dan pola asuh berjalan beriringan dengan pemenuhan sanitasi, akses jamban sehat, rumah layak huni, hingga penguatan program keluarga berencana.

Pendekatan tersebut sekaligus menunjukkan perubahan cara pemerintah menangani stunting. Bukan sekadar mengejar angka penurunan kasus, tetapi mendatangi keluarga, melihat persoalan dari dekat, kemudian menghubungkan mereka dengan program bantuan dan layanan yang sesuai.

Sangkulirang kini menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian melalui pola tersebut. Dari 1.073 keluarga yang masuk radar risiko, pemerintah berharap setiap intervensi mampu mencegah risiko berkembang menjadi stunting dan pada akhirnya membawa Sangkulirang semakin dekat dengan target bebas stunting.