Di Balik APBD Kutim Menyusut Akankah TPP Berkurang, Ini Jawaban Bupati

Infokaltim.com, Sangatta – Di balik tumpukan dokumen yang menebal, sebuah kenyataan besar tengah dipahami bersama: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur 2026 menurun drastis. Dari Rp9,89 triliun di tahun 2025, angka itu menyusut menjadi Rp5,71 triliun—lebih dari separuhnya lenyap dalam hitungan satu tahun anggaran.

Bagi sebagian orang, angka ini sekadar statistik. Namun bagi pemerintah daerah, setiap digit berarti pilihan, prioritas, dan konsekuensi. Di balik penurunannya, tersimpan cerita tentang bagaimana daerah harus menata ulang ritme pembangunan.

Saat wartawan mencoba mencari jawaban soal TPP, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mencoba tetap tenang. Ia memahami bahwa publik membutuhkan kejelasan, terutama ASN yang bertanya-tanya soal masa depan pendapatan mereka.“TPP otomatis juga akan terkena dampak meskipun sedikit,” ujarnya, pelan tetapi tegas.

Tidak ada yang ingin mengambil keputusan menyulitkan, tetapi kondisi fiskal memaksa pemerintah menyesuaikan diri. Penurunan TPP belum dipastikan besarannya. Tim fiskal masih bekerja, membongkar regulasi satu per satu agar koreksi tidak melampaui batas kemampuan pegawai menerima perubahan.

Di balik layar, para perencana anggaran berhadapan dengan realitas baru: pos belanja harus ditarik, beberapa program harus dipangkas, dan impian pembangunan harus disesuaikan.
Perdebatan terjadi antara mempertahankan layanan publik, menjaga semangat ASN, dan tetap mendorong pertumbuhan daerah.

Kutim yang selama ini terbiasa dengan anggaran gemuk kini harus belajar hidup lebih efisien. Di tingkat organisasi perangkat daerah, sejumlah kepala dinas mulai menyiapkan skenario, memilih mana yang tetap berjalan dan mana yang harus ditunda.

Di lorong kantor pemerintahan, para aparatur sipil negara menunggu dengan resah kabar soal  TPP di tahun depan. Banyak ASN mengakui bahwa TPP menjadi penopang pendapatan keluarga. Meski begitu, sebagian memahami kondisi bahwa anggaran daerah bukan sekadar tentang pegawai, tetapi juga pelayanan publik yang lebih luas.

(ADV)