Dua Dekade Konsisten: Kutim Pertahankan Investasi Pendidikan 20 Persen Sebagai Pilar Pembangunan SDM

Infokaltim.com, Sangatta – Di saat banyak daerah bergulat dengan penyesuaian fiskal, Kabupaten Kutai Timur justru menunjukkan keteguhan yang jarang ditemukan. Selama lebih dari dua dekade, Pemkab Kutim tak sekalipun menurunkan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan, menjadikannya salah satu kebijakan paling stabil dalam sejarah pembangunan daerah tersebut.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa konsistensi kebijakan ini telah menjadi penopang utama dalam membangun kapasitas pendidikan lokal. “Sejak awal 2000-an, angka ini tidak pernah bergerak turun. Ini pondasi jangka panjang kita dalam mencetak generasi berkualitas,” ujarnya.

Di tengah dinamika anggaran dan tantangan pembangunan, Kutim tetap menempatkan pendidikan sebagai jantung perencanaan. Komitmen ini bukan hanya tentang memenuhi aturan, melainkan keyakinan bahwa investasi pada SDM akan menggerakkan sektor lainnya.

Anggaran 20 persen tersebut menopang berbagai program krusial: pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah yang rusak, pengadaan fasilitas pendukung, hingga peningkatan kualitas pembelajaran. Di saat bersamaan, pemerintah memperluas berbagai bantuan pendidikan untuk siswa dan mahasiswa, termasuk dukungan bagi sekolah swasta yang memiliki peran penting dalam pemerataan layanan.

Menurut Ardiansyah, menjaga stabilitas anggaran adalah strategi jangka panjang yang tidak boleh bergeser. “Kami tidak menganggap pendidikan sebagai beban fiskal. Ini adalah modal masa depan,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah dan pelaku pendidikan untuk memastikan bahwa anggaran besar tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Kolaborasi lintas instansi diperlukan agar setiap rupiah yang digelontorkan menghasilkan peningkatan kualitas dan akses pendidikan.

Dengan komitmen anggaran yang kuat dan konsisten, Kutai Timur berharap dapat memperkuat ketahanan pendidikan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menciptakan masyarakat yang lebih kompetitif.

Kebijakan ini, menurut Pemkab, bukan hanya soal menjaga angka persentase belanja—melainkan menjaga keberlanjutan sebuah investasi jangka panjang terhadap masa depan daerah. (ADV)