DPMDes Kutim Siapkan Tiga Program Kerjasama Desa di 2026, Anggaran Menyusut Jadi Tantangan Utama

Infokaltim.com, Sangatta – Di tengah terbatasnya anggaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutai Timur tetap mendorong desa–desa agar bergerak maju melalui tiga program kerjasama yang telah disiapkan untuk tahun anggaran 2026. Program ini menjadi arah baru pembangunan desa, meski harus dijalankan dengan strategi yang lebih efisien.

Kabid Kerjasama Desa DPMDes Kutim, Zainal Abidin, menyebutkan bahwa fokus tahun depan mencakup tiga pilar: kerjasama antar desa, kerjasama desa dengan pihak ketiga, serta pembangunan kawasan perdesaan. Ketiganya dirancang agar desa tidak bekerja sendiri, tetapi membangun kekuatan melalui kolaborasi.

Menurut Zainal, dua kegiatan lama tetap dilanjutkan, sementara satu kegiatan sebelumnya sempat terhenti karena tidak masuk dalam penganggaran. “Tahun lalu ada efisiensi waktu, jadi satu kegiatan tidak dianggarkan. Tahun 2026 baru lengkap tiga kegiatan,” jelasnya.

Meski sempat terhambat, Zainal menegaskan bahwa kinerja desa tetap menunjukkan capaian membanggakan. Dalam lomba pembangunan kawasan perdesaan tingkat provinsi di Balikpapan, Kecamatan Teluk Pandan dan Sangatta Selatan berhasil meraih prestasi dan mendapat sorotan media lokal lewat liputan wartawan Purwijanto.

Namun, DPMDes Kutim kini dihadapkan pada realitas anggaran yang jauh lebih kecil. Tahun depan hanya tersedia Rp 100 juta untuk seluruh program kerjasama desa, anjlok signifikan dari alokasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1 miliar.

“Anggarannya turun drastis. Untuk tahun depan, dua kegiatan masing-masing dapat Rp 25 juta, dan kerjasama antar desa mendapat Rp 50 juta,” terang Zainal.

Dengan cakupan program yang luas namun dana yang terbatas, Zainal menilai desa perlu lebih kreatif memanfaatkan potensi lokal, memperkuat koordinasi, serta menggandeng lebih banyak pihak ketiga agar program tetap berjalan.

Meski tantangan cukup besar, DPMDes Kutim optimistis bahwa kolaborasi lintas desa dapat menjadi kunci menjaga keberlanjutan pembangunan perdesaan, sekaligus memastikan desa tetap berkembang meski anggaran menipis.(ADV)