Wabup Mahyunadi Ultimatum Proyek Fiktif Desa Akan Dibawa ke Ranah Hukum

SANGKULIRANG – Dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kembali mencuat di Kutai Timur (Kutim). Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, dengan tegas telah memerintahkan audit besar-besaran terhadap delapan puluh desa, setelah ditemukannya indikasi proyek fiktif.

Pernyataan itu ia sampaikan saat memberikan sambutan di kegiatan Turnamen Bola Voli Open Cup I Desa Saka, Kecamatan Sangkulirang. Mahyunadi menyatakan, selama empat tahun terakhir, desa-desa tersebut tidak tersentuh audit, sehingga pengawasan tidak berjalan optimal.

“Saya sudah mengeluarkan surat berdasar tugas kepada inspektor wilayah untuk mengaudit 80 desa yang ada di Kutim ini, karena sudah empat tahun desa tidak pernah diaudit,” ungkap Mahyunadi.

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan banyak ketidaksesuaian dalam administrasi dan laporan kegiatan. Bahkan ditemukan laporan proyek yang tidak dikerjakan, hingga proyek yang tidak memiliki dokumen pertanggungjawaban sama sekali.

Lebih jauh, temuan yang paling serius adalah indikasi proyek fiktif yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Menyikapi ini, Mahyunadi memberikan ultimatum kepada para Kepala Desa.

“Yang fiktif wajib kembalikan. Kalau tidak kembalikan, kita lapor polisi. Jangan sampai uang masyarakat dicuri, kasihan masyarakat kita,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dana desa adalah hak masyarakat yang harus digunakan untuk pembangunan, bukan untuk kepentingan pribadi. Pemerintah Kabupaten, kata Mahyunadi, tidak akan mentolerir penyelewengan sekecil apa pun.

Selain menertibkan administrasi, Mahyunadi juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat sebagai fondasi pembangunan desa. Ia berharap langkah tegas ini menjadi titik balik pengelolaan desa agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan warga. (ADV/ProkopimKutim/IK)