TPID Kutim Harus Jadi Sistem, Bukan Sekadar Forum

SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi menegaskan pentingnya peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai sistem kerja yang solid. Jangan sampai TPID hanya sekadar menjadi forum rapat.

Hal itu ia sampaikan saat membuka High Level Meeting (HLM) TPID 2025 di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, mewakili Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman. “TPID harus bekerja sebagai sistem, bukan hanya sebagai forum,” kata Mahyunadi.

Ia menambahkan, perhatian pada inflasi tidak cukup datang dari satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau satu kebijakan. “Kita butuh orkestrasi lintas institusi untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tak menentu,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa seluruh langkah pengendalian inflasi harus berujung pada aksi nyata di lapangan, bukan berhenti pada tataran administratif. Menurutnya, stabilitas harga bahan pokok menjadi kunci kesejahteraan warga, terutama bagi petani, pedagang, dan konsumen di tingkat desa.

Dalam forum tersebut, Mahyunadi juga menyampaikan pesan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman yang menyoroti pentingnya Road Map TPID 2025–2027 sebagai panduan strategis menghadapi tantangan ekonomi global.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Mahyunadi tersebut, Bupati menjelaskan inflasi bukan semata-mata urusan angka, melainkan soal kesejahteraan. “Ini soal apakah rakyat kita masih bisa membeli kebutuhan pokok, soal apakah petani kita tetap bisa menanam dan menjual hasilnya dengan layak,” tegas Ardiansyah.

Acara HLM dihadiri Forkopimda, pimpinan OPD, dan lembaga vertikal. Kehadiran lintas sektor ini diharapkan memperkuat koordinasi kebijakan agar pengendalian inflasi berjalan efektif di seluruh wilayah Kutim. (ADV/ProkopimKutim/IK)