Pemkab Kutim Percepat Digitalisasi Pajak dan Retribusi, Dimulai dari Sektor Wisata

SANGATTA – Upaya Pemkab Kutai Timur (Kutim) memperkuat transparansi dan efisiensi keuangan daerah kini melangkah lebih jauh. Lewat kolaborasi lintas instansi, sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah mulai didigitalisasi. Peneran sistem ini mulai diberlakukan pada sektor pariwisata.

Sosialisasi bersama digelar melibatkan Dinas Pariwisata, Bapenda, DPMPTSP, Bankaltimtara, dan Samsat Kaltim. Peserta sosialisasi terdiri atas kepala desa, perangkat desa, dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) dari berbagai wilayah Kutim. Mereka diperkenalkan pada sistem pembayaran non tunai untuk jenis pajak seperti makanan-minuman, perhotelan, hiburan, dan parkir.

Sekretaris Dinas Pariwisata Kutim, Satriani menjelaskan, digitalisasi bukan hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik. “Pembayaran non tunai adalah bagian dari transparansi dan efisiensi. Pelaku wisata, termasuk Pokdarwis, harus memahami regulasi dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan melalui pajak dan retribusi daerah,” ujar dia.

Selain itu, lanjut dia, pelaku usaha dapat membayar pajak kapan saja melalui mobile banking, dompet digital, dan kanal elektronik lainnya. “Tidak perlu antre atau membawa uang tunai ke kantor pajak,” tambahnya.

Kasubid Bapenda Kutim, Simon Floris Fernandez, menekankan pentingnya kesadaran pajak di kalangan pelaku usaha wisata. Ia menargetkan pembayaran non tunai mulai diujicobakan Agustus, dengan penyetoran pertama pada September.

Materi sosialisasi turut disampaikan oleh DPMPTSP, Bankaltimtara, dan Samsat. DPMPTSP menyoroti legalitas usaha sebagai prasyarat kelayakan operasional sektor wisata.

Digitalisasi pajak ini diharapkan menjadi model awal integrasi pelayanan publik di Kutim, sekaligus mendukung peningkatan PAD secara berkelanjutan melalui sistem yang transparan, efisien, dan dapat diaudit secara real time. (ADV)