Warga Minta Kepala BPKAD dan Bapedda Kutim di Copot Dari Jabatan

Infokaltim.com, Sangatta – Ratusan masyarakat Kutim yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kutim Menggugat memadati halaman Kantor Bupati Kutim, Selasa (28/10/2025). Mereka mendesak Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi untuk mencopot Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari jabatannya.

Perlu diketahui BPKAD dan Bappeda merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sangat vital dalam pemerintahan daerah. Keduanya memiliki peran krusial yang saling melengkapi untuk mengelola keuangan, merencanakan pembangunan, dan memastikan jalannya roda pemerintahan secara efektif dan akuntabel.

Namun menurut Forum Masyarakat Kutim Menggugat, BPKAD dan Bappeda Kutim dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat.

Banyak aspirasi masyarakat yang urgen, sudah diterima Bupati Kutim dan sudah di disposisikan untuk sesegera direalisasikan di tahun 2025, tidak masuk dalam program pembangunan ditahun ini.

Sangat disayangkan perlakuan ini berbeda dengan beberapa program yang bukan usulan masyarakat, yang disinyalir adanya tumpang tindih dan penumpukan program pembangunan.

Kordinator Aksi Masyarakat Kutim Mengugat, Arsyil Diyago menyebut, terdapat daerah yang terjadi pemadatan program pembangunan. Salah satunya Desa Batu Ampar sebanyak 200 paket pekerjaan jalan.

“Masyarakat Desa Batu Ampar mengaku mereka tidak pernah mengusulkan sebanyak itu perbaikan badan jalan. Dugaannya ini ada usulan siluman,” kata pria warga Desa Susuk Tengah itu.

Usulan siluman atau fiktif terjadi karena adanya upaya untuk memonopoli anggaran, sehingga program kegiatan tidak fokus pada aspirasi masyarakat yang sesungguhnya.

Para pendemo mendesak Bupati Kutai Timur, mencopot dan mengganti Kepala BPKAD dan Bapedda yang dianggap telah gagal merancang progam yang pro masyarakat.

Tak hanya dua dinas, mereka meminta agar presiden ASN Kutim, yakni Sekda untuk dievaluasi kinerjanya yang tidak mampu mengontrol bawahannya, yakni jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dinas-dinas terkait.

Jika tidak dilakukan evaluasi, pencopotan dan pemecatan, Forum Masyarakat Kutim Menggugat mengancam akan menurunkan masa lebih banyak menuntut pertanggungjawaban Bupati Kutim.