Selasa, 17 November 2026

Jimmi Akui Pemerataan Pembangunan Kota dan Pedesaan Masih Timpang

Infokaltim.com, SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, membuka persoalan yang selama ini dirasakan warga Sangatta namun jarang dibedah secara jujur: mengapa kota semakin padat, lahan semakin mahal, konflik lahan semakin sering terjadi, dan pengangguran terus menumpuk?

Jawabannya, menurut Jimmi, bukan karena masyarakat Kutim malas berusaha. Tetapi karena pemerataan pembangunan antar kota dan kecamatan belum optimal. Pembangunan masih terpusat, sementara kecamatan-kecamatan di luar kota tertinggal.

Akibatnya, masyarakat tidak punya pilihan lain selain bermigrasi ke kota. Mereka berbondong-bondong meninggalkan kampung halamannya, berharap mendapatkan pekerjaan, pendidikan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih layak di Sangatta.

“Itu yang membuat masyarakat jadinya larinya ke, ke berkumpul di satu tempat semua… Bermigrasi ke kota semua, makanya kota jadi padat, banyak konflik masalah lahan menjadi mahal,” ujar Jimmi.

Kepadatan itu kini mulai terasa dampaknya di berbagai sisi. Harga lahan melambung tinggi, tidak lagi terjangkau bagi masyarakat biasa. Rumah semakin sulit didapat, kos-kosan semakin padat, jalanan semakin macet, dan layanan publik semakin terbebani.

Lebih dari itu, kepadatan juga memicu konflik. Perebutan lahan menjadi persoalan yang hampir tidak pernah absen dari aduan masyarakat. Sengketa batas, tumpang tindih kepemilikan, hingga lahan yang dulunya tidak bernilai kini menjadi rebutan karena harganya melambung.

Jimmy menilai, kondisi ini adalah buah dari ketimpangan pembangunan. Ketika pembangunan hanya berputar di kota, maka wajar jika semua orang ingin ke kota. Kecamatan-kecamatan yang sebenarnya punya potensi besar justru ditinggalkan, karena tidak ada pekerjaan dan tidak ada harapan di sana.

Persoalan ini semakin diperparah karena sektor pekerjaan di Kutim hanya terpusat di sektor tambang. Selama ini, tambang menjadi satu-satunya magnet utama yang menarik masyarakat datang ke kota.

Padahal, Kutim memiliki potensi lain yang jauh lebih besar dan lebih berkelanjutan, seperti pertanian. Sayangnya, potensi itu belum tergarap maksimal. Lahan pertanian yang luas belum dikelola secara serius, petani belum mendapatkan dukungan yang memadai, dan hasil pertanian belum menjadi sumber ekonomi yang bisa menahan masyarakat untuk tetap tinggal di kampungnya.

Jika pertanian digarap dengan sungguh-sungguh, Jimmi yakin masyarakat tidak perlu lagi berbondong-bondong ke kota. Mereka bisa hidup sejahtera di desanya sendiri, dengan pekerjaan yang layak dan masa depan yang jelas.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk segera mengubah arah pembangunan. Pemerataan bukan lagi sekadar jargon, tetapi harus menjadi kebijakan nyata. Pembangunan harus didorong ke kecamatan-kecamatan, membuka lapangan kerja di luar tambang, dan menghidupkan sektor pertanian sebagai penyeimbang ekonomi.

Menurut Jimmi, jika pemerataan itu terwujud, kota tidak lagi menjadi satu-satunya harapan. Kecamatan akan hidup, desa akan kuat, dan kota pun tidak lagi sesak.

Kutim tidak kekurangan potensi. Yang kurang adalah keberanian untuk menyebarkannya secara merata. Dan jika itu dilakukan, migrasi besar-besaran ke kota, konflik lahan, dan penumpukan pengangguran, perlahan bisa diurai dari akarnya. (ADV)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini