CSR Perusahaan di Kutim Misterius, Jimmy: Kami Tak Tahu Nilainya Berapa dan Larinya ke Mana
Infokaltim.com, SANGATTA – Di tengah meluasnya tambang dan perkebunan kelapa sawit dan besarnya keuntungan perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur (Kutim), ada satu pertanyaan yang hingga kini belum terjawab: berapa sebenarnya dana CSR perusahaan dan ke mana saja dana itu mengalir?
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, secara terbuka mengakui bahwa peran perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) belum maksimal. Bukan karena DPRD tidak mau mengawasi, tetapi karena perusahaan dinilai sangat tertutup soal CSR.
“Enggak terlalu maksimal juga, karena perusahaan ini kan sifatnya tertutup, tuh. CSR-nya kita enggak tahu nilai nominal CSR itu sampai di mana dan berapa,” ujar Jimmi.
Pernyataan itu sontak mengundang tanda tanya besar. Bagaimana mungkin daerah yang menjadi tempat perusahaan mengeruk kekayaan alamnya, justru tidak tahu berapa CSR yang dikeluarkan perusahaan tersebut?
“Belum ada. Belum selama ini sih belum ada perusahaan yang menyampaikan dengan jelas nominalnya,” tegas Jimmi.
Padahal, berdasarkan aturan, DPRD sebenarnya boleh mengetahui CSR perusahaan. Jimmi pun menegaskan bahwa pihaknya ingin tahu, karena CSR merupakan salah satu kekayaan daerah.
” Sebenarnya boleh. Kita mau tahu juga, karena itu kan kekayaan daerah kita,” ujarnya.
Namun, persoalannya adalah CSR tidak masuk dalam bentuk formal sebagai bagian dari batang tubuh APBD. Hal itulah yang membuat DPRD terhalang untuk mengorek lebih dalam dari perusahaan.
“Tapi bukan dalam bentuk formal sebagai masuk di batang tubuh. Itu yang bikin kita terhalang untuk, untuk mengorek dari perusahaan itu,” jelasnya.
Akibatnya, nilai nominal CSR tidak diketahui secara pasti, dan DPRD kesulitan mengakses laporan tersebut karena perusahaan hanya melapor ke kementerian terkait, bukan ke daerah.
“CSR-nya masih kita enggak tahu nilai, nilai nominal CSR itu sampai di mana dan berapa. Kita hanya bisa mendorong aja sama perusahaan swasta ini,” ulangnya.
Kondisi ini membuat peran perusahaan dalam pembangunan daerah menjadi tidak terukur. Masyarakat hanya bisa melihat bantuan-bantuan yang sporadis, tanpa tahu apakah itu sudah sesuai dengan kewajiban perusahaan atau baru sebagian kecil saja.
Jimmy pun berharap ke depan ada mekanisme yang lebih transparan. Perusahaan yang beroperasi di Kutim harus berani membuka berapa CSR yang mereka anggarkan, untuk siapa, dan untuk program apa saja. Tanpa transparansi, CSR hanya akan menjadi jargon, sementara masyarakat di sekitar perusahaan tetap merasakan ketimpangan.
Karena bagi DPRD, CSR bukan sekadar bantuan sukarela. CSR adalah tanggung jawab perusahaan kepada daerah yang telah memberi mereka ruang untuk berusaha. (ADV)
![]()

Tinggalkan Balasan