Senin, 16 November 2026

APBD Kutim 2027 Turun, Sayid Anjas: Belanja Harus Dikurangi, TPP Bisa Turun

 

Infokaltim.com, Sangatta – Kabar kurang menyenangkan datang dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) 2027. Anggaran daerah diproyeksi menurun cukup tajam dari angka awal yang disampaikan pemerintah.

Wakil Ketua II DPRD Kutim, Sayid Anjas menjelaskan, pemerintah menyampaikan proyeksi APBD Kutim 2027 berada di angka Rp 6,1 Triliun. Namun setelah ditinjau ulang, kemungkinan hanya Rp 5 Triliun.

Penurunan sebesar Rp 1,1 Triliun itu membuat DPRD dan pemerintah harus bersikap lebih realistis. Belanja daerah tidak lagi bisa disusun seperti saat kondisi keuangan sedang longgar.

Saat ditanya apakah penurunan APBD ini berarti ada potensi efisiensi lagi, Sayid Anjas menjawab tegas.

“Haruslah. Berarti belanja kita harus kita kurangin,” ujarnya.

Efisiensi itu, menurutnya, harus menyasar belanja yang masih bisa ditekan. Namun, tidak semua belanja bisa dipangkas begitu saja.

Ketika ditanya apakah termasuk belanja pegawai, Sayid Anjas menegaskan belanja pegawai yang sifatnya wajib tidak boleh dikurangi.

“Belanja pegawai yang sifatnya wajib enggak boleh. Gaji, honor,” katanya.

Artinya, hak-hak dasar pegawai seperti gaji dan honor tetap harus dipenuhi. Yang bisa diefisiensikan adalah belanja lain yang tidak bersifat wajib dan tidak berdampak langsung pada pelayanan.

Lalu bagaimana dengan tenaga kerja kontrak baru, _outsourcing_, hingga penambahan P3K di tengah kondisi keuangan yang menurun?

“Saya rasa kalau sudah angka begini sulit yang mau ditambah,” ujar Sayid Anjas.

Ia bahkan membuka kemungkinan jumlah tenaga kontrak bisa berkurang jika memang dinilai tidak efisien.

“Berkurang pun bisa enggak, Pak, itu Pak?” tanya wartawan.

“Kalau memang tergantung dinas, ya. Kalau memang tidak efisien, ya dikurangin aja. Kan itu mengikuti kemauan keuangan daerah,” jawabnya.

Hal yang sama berlaku untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Jika kemampuan keuangan daerah turun, maka TPP pun berpotensi ikut turun.

“Kalau TPP bisa turun, kalau memang kemauan keuangan daerah juga turun,” pungkasnya.

Dengan kondisi ini, DPRD Kutim meminta seluruh OPD mulai bersiap melakukan efisiensi, tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. (ADv)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini