Kamis, 19 November 2026

Jimmi Pastikan 40 Persen APBD Kutim untuk Infrastruktur, Jika Melanggar Bakal Kena Sanksi Pusat

 

Infokaltim, SANGATTA – Ketua DPRD Kutim, Jimmi, memastikan akan mengalokasikan 40 persen APBD untuk pembangunan infrastruktur.

Hal ini sesuai dengan mandatori undang-undang, di mana 40 persen untuk infrastruktur, 20 persen pendidikan, dan 10 persen kesehatan, sisanya untuk gaji dan penanggulangan sampah.

“Mandatori ini pun sudah diinginkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan,” ujar Jimmi.

Artinya, aturan pembagian anggaran ini bukan sekadar keinginan daerah. Ini adalah perintah dari pemerintah pusat yang wajib dipatuhi oleh seluruh daerah, termasuk Kutai Timur.

Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi.

Sanksi dari pemerintah pusat bisa berupa teguran, hingga penahanan atau pemotongan dana transfer ke daerah. Tentu hal ini akan sangat merugikan Kutim jika sampai terjadi.

Karena itu, DPRD Kutim memastikan APBD Kutim ke depan akan disusun sesuai dengan mandatori tersebut. Tidak ada lagi anggaran yang bisa digeser sembarangan tanpa memperhatikan porsi yang sudah ditentukan undang-undang.

Dengan 40 persen untuk infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, puskesmas, hingga infrastruktur dasar lainnya di Kutim diharapkan bisa semakin ngebut.

Sementara 20 persen untuk pendidikan akan memastikan anak-anak Kutim mendapatkan fasilitas belajar yang layak, beasiswa, hingga kesejahteraan guru.

Dan 10 persen untuk kesehatan akan memperkuat pelayanan kesehatan, mulai dari puskesmas di perbatasan hingga ketersediaan dokter di seluruh kecamatan.

Sisanya, untuk gaji dan penanggulangan sampah, juga tidak kalah penting. Pelayanan pemerintahan harus tetap berjalan, dan persoalan sampah yang menjadi masalah di banyak daerah harus segera ditangani.

Jimmi menegaskan, DPRD akan mengawal ketat pembahasan APBD agar tidak melenceng dari mandatori tersebut.

“Kita tidak mau Kutim kena sanksi hanya karena tidak patuh aturan. Anggaran ini adalah uang rakyat, harus dipakai sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Dengan kepatuhan terhadap mandatori ini, Kutim diharapkan bisa membangun lebih cepat, lebih tertata, dan lebih merata, tanpa takut melanggar aturan dari pemerintah pusat. (ADV)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini