Kamis, 19 November 2026

100 Lebih Guru Honorer Kutim Masih Digaji dari Kreativitas Sekolah, Jimmi: Kasihan Mereka

 

Infokaltim.com, SANGATTA – Lebih dari 100 guru honorer di Kutim belum mendapatkan remunerasi atau insentif yang setara dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Mereka masih berstatus honor. SK-nya pun masih dari kepala sekolah.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengungkapkan fakta memilukan ini dengan nada prihatin.

“Masih ada 100 lebih yang belum dapat remunerasi insentif yang sama dengan P3K. Masih honor dia… Kasihan juga mereka,” ujar Jimmi.

Padahal, kebutuhan guru di Kutim sangat tinggi. Para guru honorer ini adalah ujung tombak pendidikan di sekolah-sekolah. Mereka mengajar setiap hari, mendidik anak-anak Kutim, dengan dedikasi yang sama seperti guru P3K maupun ASN. Namun, penghargaan yang mereka terima jauh berbeda.

Kondisi ini membuat DPRD Kutim tidak tinggal diam. Berbagai langkah sudah didorong agar para guru honorer ini bisa diakomodir.

“Kemarin kita dorong supaya itu bisa diakomodir di itu kan terkait dengan data di kementerian yang mereka di BKN,” kata Jimmi.

Selama ini, gaji para guru honorer itu hanya mengandalkan inisiatif dari sekolah. Sekolah harus putar otak mencari dana untuk menggaji mereka. Jika sekolah tidak memiliki dana, maka nasib guru honorer pun terkatung-katung.

“Itu inisiatif masih ada kreativitas dari sekolah aja untuk mencarikan dana untuk gaji,” ungkap Jimmi.

Karena itu, DPRD meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim untuk berupaya keras agar para guru honorer ini bisa diakui dan layak mendapatkan insentif yang sama dengan P3K, beserta SK yang jelas.

Sayangnya, dari sisi aturan, peluang itu kini tertutup. Pengangkatan P3K sudah dihentikan.

Meski begitu, ada secercah harapan. Kementerian masih memberikan kabar gembira dengan memberikan prioritas untuk guru dan sebagainya. Namun, hingga kini belum ada regulasi yang bisa mengangkat mereka.

“Tapi kementerian ngasih berita gembira jika masih buka prioritasnya guru. Tapi sekarang kan belum, belum ada regulasi bisa mengangkat itu,” jelasnya.

DPRD berharap, pemerintah pusat segera mengeluarkan regulasi yang jelas agar guru honorer hidup dalam yang layak.

“Mereka sudah terlalu lama mengabdi, mengajar anak-anak Kutim dengan tulus, tanpa kepastian gaji dan masa depan. Sudah saatnya negara hadir untuk mereka, bukan hanya sekadar mengandalkan kreativitas sekolah, ” tuturnya

Karena guru yang sejahtera, akan melahirkan anak-anak Kutim yang cerdas dan berdaya saing. (ADV)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini