Bukan Lagi Cuma Semen dan Aspal, Pemkab Kutim Dorong Dana Desa Dialokasikan untuk Berantas TBC, AIDS, dan Malari

SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong perubahan cara pandang (mindset) pemerintah desa dalam mengelola anggaran. Jika selama ini Dana Desa didominasi oleh pembangunan fisik kasatmata seperti jalan, jembatan, dan drainase, kini anggaran tersebut secara resmi diarahkan menjadi benteng perlindungan kesehatan warga.

Arah baru pemanfaatan anggaran ini mengemuka dalam Forum Kemitraan Penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) yang digelar Dinas Kesehatan Kutim, Kamis (6/8/2026).

PSM Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim, Triee Susanti Mandasari, menegaskan bahwa dasar hukum pengalokasian Dana Desa untuk sektor kesehatan sudah sangat kuat melalui Permendes Nomor 16 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

“Dana Desa bukan hanya untuk pembangunan fisik. Ada ruang bagi desa untuk mendukung kegiatan kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan dan penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria,” ujar Triee.

Triee menyoroti bahwa wabah penyakit seperti TBC, HIV/AIDS, dan Malaria bukan sekadar masalah medis, melainkan pemicu utama kebangkrutan ekonomi keluarga. Saat warga sakit dalam waktu lama, produktivitas kerja anjlok, pendapatan terhenti, sementara biaya hidup melonjak.

Oleh karena itu, desa diminta memanfaatkan skema Desa Siaga dengan membiayai langkah-langkah pencegahan serta pengawasan ketat:

• Pencegahan Dini: Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), akses air bersih, dan perbaikan sanitasi lingkungan.

• Pendampingan Terapi: Membiayai kader kesehatan untuk mengawal pasien TBC agar tidak putus berobat (drop-out).

• Dukungan Logistik: Membantu biaya transportasi pasien ke faskes dan pemenuhan gizi tambahan.

“Yang penting desa bisa membantu menemukan kasus lebih awal dan memastikan warga yang sakit tidak putus pengobatan,” tegas Triee.

Salah satu terobosan penting yang diusulkan DPMDes Kutim adalah penanganan pasca-sembuh. Pemerintah desa didorong membuka program pemberdayaan ekonomi bagi para penyintas agar mereka kembali produktif dan mandiri tanpa menghadapi stigma sosial.

Agar anggaran kesehatan ini sah dan berkelanjutan, DPMDes mengimbau seluruh pemerintah desa untuk mengusulkan program pencegahan ATM sejak tahap Musyawarah Desa (Musdes), untuk kemudian dikunci dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta dibiayai penuh lewat APBDes.

Melalui jargon “Desa Mandiri, Warga Terlindungi”, Pemkab Kutim optimistis keterlibatan aktif 139 desa di Kutim akan mempercepat target nasional eliminasi AIDS, TBC, dan Malaria pada tahun 2030 mendatang.