Inflasi Bukan Angka, Tapi Soal Daya Beli dan Masa Depan Rakyat

SANGATTA – Pengendalian inflasi bukan sekadar urusan teknokratis. Pengendalian inflasi menyangkut langsung kehidupan masyarakat.

Hal tersebut diucapkan oleh Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kutim 2025 di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Bukit Pelangi, Sangatta.

Menurutnya, kestabilan harga bahan pokok merupakan fondasi kesejahteraan rakyat. Harga-harga yang tak terkendali dapat meruntuhkan daya beli rakyat. Dan saat daya beli lemah, maka kesejahteraan itu tinggal mimpi,” jelasnya.

Mahyunadi menekankan pentingnya strategi pengendalian yang menyentuh akar persoalan, bukan sekadar reaksi terhadap lonjakan harga musiman. Ia menilai, inflasi yang terkendali justru menjadi indikator ekonomi sehat, karena menjaga keseimbangan antara harga yang wajar dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

“Keberhasilan pengendalian inflasi tak semata-mata mengukur berapa persen harga naik atau turun, tapi juga bagaimana kita menjaga keseimbangan antara harga yang wajar dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok,” tegas Mahyunadi.

Menurut Mahyunadi, stabilitas harga yang dijaga secara konsisten dapat memberi efek domino terhadap perekonomian lokal, mulai dari meningkatnya kepercayaan investor, perputaran ekonomi desa, hingga terjaminnya pasokan bahan pokok di pasar.

“Kita ingin TPID bukan hanya menjadi forum tahunan, tapi motor penggerak yang bekerja setiap hari, dari lapangan hingga meja kebijakan,” ujarnya.

Pertemuan yang diselenggarakan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim ini mengusung tema “Memperkuat Program Kerja Pusat dan Daerah Tahun 2025–2027”. Forum ini juga menjadi momentum peluncuran awal rancangan Road Map TPID Kutim untuk tiga tahun ke depan (ADV/ProkopimKutim/IK)