TERHANGAT HARI INI

MALANG — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan, penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia sangat sedikit dibanding dengan penerimaan dari sektor lainnya. Pernyataan itu disampaikan Jonan menanggapi ancaman Freeport McMoran Inc yang berniat menggugat Pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menganggap Pemerintah Indonesia berlaku tak adil lantaran menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status kontrak karya (KK) ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK). "Penerimaan negara dari cukai rokok itu tahu enggak? Cukai rokok di Indonesia berapa sekarang? Rp 139,5 triliun satu tahun. Nah, Freeport ini yang bayar Rp 8 triliun saja rewel banget," katanya saat mengisi Kuliah Tamu dan Workshop Capasity Building Energi Baru Terbarukan (EBT) oleh Pemuda Muhammadiyah di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang,sewbagaimana dilansir, KOMPAS.com Selasa (21/2/2017). Jonan menyebutkan, PT Freeport Indonesia telah membayarkan royalti dan pajaknya ke negara sebesar Rp 214 triliun selama 25 tahun. Dengan begitu, Freeport memberikan kontribusi Rp 8 triliun per tahun untuk penerimaan pemerintah. Jonan juga membandingkannya dengan devisa negara dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mencapai Rp 144 triliun pada tahun 2015. Angka itu, menurut dia, jauh lebih tinggi dibanding dengan yang didapat dari Freeport. Ia juga membandingkannya dengan PT Telkom yang menyumbang penerimaan negara sebanyak Rp 20 triliun. "Kalau PT Telkom bayar ke negara, pajak dan sebagainya itu Rp 20 triliun. Freeport hanya bayar Rp 8 triliun. Jadi, tolong kalau diprotes-protes, saya terima kasih. Bapak-bapak, Saudara-saudara, kita juga kasih tahu ke Freeport, tolong kalau ribut yang proporsional," ujarnya. Jonan juga menyampaikan nilai jual Freeport yang tidak lagi mahal. Menurut dia, nilai jual Freeport dengan segala tambang yang ada di seluruh dunia hanya sebesar 20 miliar dollar AS. Angka itu jauh lebih rendah dibanding nilai jual PT Telkom Indonesia yang mencapai 29 miliar dollar AS dan Bank Central Asia yang memiliki nilai jual yang sama. Ia juga membandingkannya dengan nilai jual BRI yang mencapai 21 miliar dollar AS. "Freeport sudah tidak besar. Ini bukan menistakan lho ya. Ini fakta," ujarnya
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta pemerintah tak takut menghadapi ancaman Freeport McMoran Inc yang berniat menggugat Pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional. Ancaman itu setelah perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menganggap Pemerintah Indonesia berlaku tak adil lantaran menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Presiden Direktur Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson berencana membawa permasalahan tersebut ke penyelesaian sengketa di luar peradilan umum jika tak kunjung menemui kata sepakat. "Memang kita sangat menghormati kerja sama dengan negara manapun. Namun kita juga tetap menghormati Undang-undang yang ada, sehingga kita kita tetap mengacu undang-undang," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,sebagaimana dilansir, KOMPAS.com Senin (21/2/2017). "Kalau freeport ingin ekspor harus melalui permen (peraturan menteri) yang sudah ada izin khusus itu," ujar Agus. Ia juga meyakini Pemerintah Indonesia akan menang jika berperkara di arbitrase internasional. Sebab dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba (Mineral dan Batubara) perusahaan yang berstatus kontrak karya diharuskan membuat smelter. "Kita kan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada, undang-undang mengharuskan perusahaan tambang dengan status Kontrak Karya membangun smelter, maksimal lima tahun sejak undang-undang itu ada," lanjut Agus. Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ia mengatakan dalam menjalin kemitraan dengan pihak negara lain, pemerintah sudah seharusnya tetap mengacu pada undang-undang. Hal itu, kata Fadli, juga berlaku dalam menjalin kerja sama dengan Freeport. Apalagi, Fadli menambahkan, selama ini pemerintah telah memberikan berbagai keringanan kepada Freeport. Semisal, perusahaan itu diperbolehkan pembangunan smelter di Gresik yang sampai saat ini pun belum selesai pembangunannya. Ia menyatakan, Pemerintah Indonesia harus berani menghadapi rencana arbitrase internasional yang akan dilakukan Freeport. "Kita ini negara berdaulat, jangan ada keistimewaan. Saya kira ini tantangan buat pemerintah, mau ikut undang-undang atau kepentingan lain," papar Fadli di Kompleks Parlemen.
JAKARTA— Presiden Joko Widodo akan mengambil sikap terkait negosiasi antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia. "Kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap," ujar Jokowi di GOR Cibubur, Jakarta Timur, sebagaimana dilansir,KOMPAS.com, Kamis (23/2/2017). Namun, Jokowi menegaskan bahwa proses negosiasi masih terus berjalan. Selama proses masih berlangsung, Jokowi menyerahkannya kepada menteri terkait. "Sekarang ini biar menteri dulu," ujar Jokowi. Pada dasarnya, lanjut Jokowi, Pemerintah Indonesia hanya ingin mencari solusi yang tidak berat sebelah. "Kita ingin dicarikan solusi yang menang-menang, solusi yang win-win. Kita ingin itu. Karena ini urusan bisnis," ujar Jokowi. "Namun, ya kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap," lanjut Jokowi menegaskan kembali pernyataan sebelumnya. PT Freeport Indonesia menyatakan tidak dapat menerima syarat-syarat yang diajukan pemerintah dan tetap akan berpegang teguh pada status Kontrak Karya (KK). Penyelesaian sengketa di Mahkamah Arbitrase Internasional akan menjadi pilihan jika tidak ada jalan keluar dari kedua pihak. Terkait upaya negosiasi dengan pemerintah yang belum menemui titik terang, Freeport memiliki waktu 120 hari sejak pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia tentang sengketa tersebut. Freeport mengajukan keberatan mereka kepada pemerintah, Jumat (17/2/2017). Ketentuan itu diatur dalam KK, khususnya Pasal 21 tentang Penyelesaian Sengketa. Pemerintah mengumumkan perubahan status operasi Freeport dari status KK menjadi status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 10 Februari lalu. Perbedaan kedua status operasi tersebut adalah posisi negara dengan perusahaan dalam KK setara, sedangkan dalam IUPK posisi negara yang diwakili pemerintah lebih tinggi selaku pemberi izin. Dalam IUPK, skema perpajakan bersifat prevailing atau menyesuaikan aturan yang berlaku. Perusahaan juga dikenai kewajiban melepas sahamnya sedikitnya 51 persen kepada Pemerintah Indonesia atau swasta nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, hanya perusahaan pemegang IUPK yang bisa mengekspor konsentrat.
SEOUL– Penembakan rudal Korea Utara ke Laut Jepang kali ini merupakan sebuah bentuk provokasi terhadap sikap keras Amerika Serikat atas negara komunis tersebut. Rudal balistik jarak menengah itu, seperti dilaporkan Agence France-Presse, Minggu (12/2/2017), ditembakkan dari pangkalan udara Banghyon, Provinsi Pyongan Utara, sebagaimana dilansir, KOMPAS.com. Menurut kantor berita Yonhap, rudal tersebut melesat hingga sejauh 500 kilometer hingga akhirnya jatuh di Laut Jepang. Asksi ‘unjuk kekuatan’ terbaru Pyongyang itu merupakan yang pertama setelah Donald Trump dilantik menjadi Presiden AS, 20 Januari lalu. Kementerian Pertahanan Korsel menegaskan, Korut menembakkan rudal balistik tersebut sebagai sebuah provokasi untuk menguji respon presiden baru AS, Donald Trump. "Diyakini, peluncuran rudal hari ini ditujukan untuk menarik perhatian global ke Korut yang sedang membual tentang kemampun nuklir dan rudalnya," kata kementerian tesebut. "Tidakan itu juga diyakinya sebagai provokasi bersenjata untuk menguji respon dari pemerintah baru AS di bawah Presiden Trump," kata kementerian dalam sebuah pernyataan. Yonhap mengatakan, militer Korsel menduga rudal tersebut mungkin sejenis dengan rudal balistik jarak menengah Musudan yang pernah ditembakkan sebelumnya. Korut pada Oktober 2016 telah melakukan pengujian rudal Musudan sebanyak dua kali yang ditembakkan dari pangkalan udara yang sama. Saat berada di Seoul baru-baru ini, Menteri Pertahanan AS baru, James Mattis, memperingatkan Pyongyang bahwa setiap serangan nuklir akan mendapat respons "yang efektif dan luar biasa". "Setiap serangan terhadap AS atau sekutu kami akan dikalahkan dan penggunaan senjata nuklir akan berhadapan dengan respons yang akan efektif dan luar biasa," kata Mattis. Pyongyang pada Januari 2016 melakukan dua uji coba nuklir dan beberapaka kali peluncuran rudal untuk mengembangkan sistem senjata nuklir yang diklaim mampu menghantam daratan AS. Kim Jong Un, pemimpin muda Korut, mengklaim bahwa Pyongyang berada pada "tahap akhir" pengembangan rudal balistik antarbenua (ICBM) untuk menekan presiden AS yang baru. Trump membalasnya dengan bercericit di di Twitter bahwa "Ini tidak akan terjadi." Peluncuran rudal balistik terbaru Korut itu juga terjadi setelah Trump meyakinkan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahwa Washington berkomitmen untuk menjamin keamanan sekutunya itu. "Kami akan bekerja sama untuk mempromosikan kepentingan kita bersama, termasuk kebebasan navigasi," kata Trump sebelumnya.

MTQ Pelajar Di Samarinda

wawali.jpg

SAMARINDA-infokaltim.com : Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Pelajar di tingkat kota Samarinda terus menuai apresiasi. Kali ini datang dari Wakil Menteri (Wamen) Agama Republik Indonesia H Nasaruddin Umar.

Ketika hadir membuka secara langsung kegiatan tersebut kemarin (23/03) pagi di Sekolah Dasar Fastabiqul Khairat, Jl AW Syahranie, Kecamatan Samarinda Ulu, Wakil Sekretaris Himpunan Peminat Ilmu-Ilmu Ushuliuddin (HIPIUS) Jakarta ini secara terang-terangan mengakui pelaksanaan MTQ tingkat pelajar di Samarinda baru satu-satunya di Indonesia.
”Harus diakui kegiatan MTQ yang diikuti pelajar semua sekolah tingkat kota ini sangat unik dan baru pertama terjadi,” kata Nasaruddin dalam sambutan.

Untuk itu perlu menjadi pertimbangan agar MTQ pelajar tadi bisa juga dipertandingkan untuk tingkat nasional. Mengingat jelas dia, tak hanya tingkat umum, saat ini MTQ tingkat mahasiswa, buruh, TNI, Narapidana hingga kaum disabilitas juga tengah terlaksana.

”Khusus untuk pelajar kita masih melihat protapnya terlebih dahulu, karena MTQ ini pastinya mengikutsertakan kafilah dari sekolah Islam yang keseharianya memang mengedepankan pelajaran agama dan juga sekolah umum.
“Yang perlu jadi bahan pertimbangan nanti jangan sampai kalau kegiatan ini dipertandingan tingkat nasional, juaranya didominan oleh sekolah madrasah,” timpalnya.
Sedikitnya ada sebanyak 716 qori-qoriah dari 6 UPTD Dinas Pendidikan kecamatan di Samarinda yang mengikuti MTQ Pelajar tahun ini. Sejak digagas dari tahun 2005, MTQ Pelajar tingkat kota merupakan agenda rutin tahunan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

Melihat kemeriahaan pelaksanaannya tersebut, Wamen merekomendasikan agar apa yang telah dirintis Samarinda ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia untuk melakukan hal yang sama.

”Karena ini merupakan kearifan lokal yang perlu diapresiasikan dan ditiru. Tujuaan awalnya untuk menanamkan nilai-nilai Al quran agar bisa diiplemantasikan oleh para pemuda sekarang,” pintanya.

Wakil Wali Kota Samarinda H Nusyirwan Ismail dalam kesempatan tersebut memberikan opsi agar kedepan ada Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan Kementrian Agama serta Pendidikan dan Kebudayaan yang maksudnya untuk membesarkan kegiatan MTQ pelajar.

Sehingga pelaksanaannya tidak hanya di tingkat kota, khususnya di Samarinda saja melainkan semua daerah hingga nasional bisa melaksanakannya.”Karena pada intinya MTQ pelajar ini memerlukan dukungan sebagaimana pelaksanaan MTQ tingkat Umum yang setiap tahun terus terlaksana,” kata Wawali.

Di kota Samarinda sendiri, lanjut Nusyirwan kegiatan yang terus berkelanjutan ini tujuannaya untuk melahirkan bibit-bibit qori-qoriah yang nantinya bisa dihandalkan untuk membawa nama harum daerah.

”Untuk itu melalui pola MTQ pelajar ini kami anggap bentuk yang paling tepat, dengan harapan kegiatan ini bisa terus berjalan yang tak lepas dukugan dan partisipasi dari berbagai pihak,” tutur Nusyirwan.
Sementera, Asisten III Pemprov Kaltim Bere Ali juga mengatakan ketertarikannya bisa melaksanakan hal yang sama di tingkat provinsi.

”Sekarang kita mencoba untuk mendorong terlebih dahulu di tingkat kabupaten kota di Kaltim agar bisa mencontoh Samarinda,” ungkapnya.
Ketertarikan Pemprov Kaltim ini diakuinya karena memang sesuai dengan komitmen Gubernur H Awang Faroek Ishak dalam meningkatkan bidang pendidikan agama di Kaltim.(HMS-INFOKALTIM)

Pelatihan Sertifikasi

Visitors

  • Total Visitors: 1845362
  • Unique Visitors: 63698
  • Registered Users: 6
  • Published Nodes: 1239
  • Your IP: 54.167.181.242