TERHANGAT HARI INI

JAKARTA - Lily Martiani Maddari, istri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, turut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan dua jalan di Bengkulu. Kasus ini juga melibatkan Ridwan Mukti. Penetapan Lili sebagai tersangka karena diduga berperan sebagai perantara suap. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Sebagaimana dilansir, KOMPAS.com, Rabu (21/6/2017). Ridwan, melalui istrinya, meminta agar fee dari Direktur PT Statika Mitra Sarana (PT SMS) Jhoni Wijaya diserahkan melalui pengusaha bernama Rico Dian Sari. Rico disebut sudah lama mengenal istri Gubernur Bengkulu. "Dari Rico baru diserahkan ke istri Gubernur. Itu semua atas sepengetahuan dari gubernur," kata Alex. Sebelumnya, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dua jalan di Bengkulu. Mereka adalah Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lili Martiani Maddari, Rico Dian Sari, dan Jhoni Wijaya. Dalam kasus ini, Ridwan diduga menerima suap Rp 1 miliar dari total commitment fee sebesar Rp 4,7 miliar yang dijanjikan. Commitment fee itu berasal dari PT SMS yang memenangkan proyek dua pembangunan jalan di Bengkulu. Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Jhoni disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara, pihak yang diduga sebagai penerima suap, yakni Ridwan, Lili dan Rico, disangkakan pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
BENGKULU - Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap istri Gubernur Bengkul Ridwan Mukti, Lili Maddari, mengejutkan banyak pihak. Terlebih selama ini Ridwan keras dan sangat anti korupsi jika ditilik dari beberapa pidato yang ia sampaikan. Kisah tertangkapnya Liliy berawal dari sebuah rumah pribadi Ridwan di Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu. Dari rumah mewah itulah OTT berlangsung. Sebagaimana dilansir, KOMPAS.com, Rabu (21/6/2017). Sekitar pukul 09.30 WIB, petugas KPK mendapatkan informasi bahwa Direktur PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhony Wijaya memberikan sejumlah uang pada Rico Dian Sari untuk diantarkan ke rumah pribadi Ridwan Mukti. Setelah menyerahkan uang yang diduga suap untuk proyek, selanjutnya Rico keluar dari rumah pribadi Ridwan Mukti. Sementara Ridwan Mukti meluncur ke kantor Gubernur Pemprov Bengkulu. Sekitar pukul 10.00 WIB, petugas KPK meringkus Rico dan membawanya ke rumah Ridwan dan bertemu dengan Lily Maddari, istri Ridwan. "Sempat terjadi penolakan dari Satpol PP penjaga rumah Ridwan saat mobil yang dikendarai tim KPK hendak masuk. Namun petugas KPK cerdik, kaca mobil dibuka maka terlihatlah wajah Rico Dian Sari," ujar salah seorang sumber Kompas.com yang meminta agar namanya tidak dikutip. Melihat wajah Rico yang tak asing lagi, petugas akhirnya membuka pagar pintu, dan masuk ke rumah hingga menuju kamar pribadi Ridwan Mukti dan Lili. Di sana petugas KPK menemukan sejumlah uang di dalam brankas. Dari rumah pribadi, KPK membawa Rico dan Lilly ke Mapolda Bengkulu untuk diamankan. KPK juga merinkus Jhoni Wijaya di salah satu hotel dan ditemukan uang Rp 260 juta. Jhoni dibawa pula ke Mapolda Bengkulu. Sekitar pukul 11.15 WIB Ridwan Mukti yang saat itu sedang memimpin rapat langsung bertolak menuju Mapolda Bengkulu. Pukul 14. 40 WIB, KPK membawa lima orang, termasuk ajudan Gubernur Bengkulu, ke Jakarta menuju gedung KPK. Selanjutny, KPK menetapkan empat tersangka, yakni Ridwan Mukti, Lily Maddari, Rico Dian Sari dan Jhoni Wijaya.
JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mencabut izin edar empat produk mie instan asal Korea yang mengandung babi. Keempat produk mi itu yakni Samyang dengan nama produk U-Dong, Nongshim dengan nama produk Shin Ramyun Black, Samyang dengan nama produk Mi Instan Rasa Kimchi, dan Ottogi dengan nama produk Yeul Ramen. "Kami berproses dengan importirnya untuk segera menarik (produk mengandung babi dari pasaran), ternyata diberi waktu sekian, tidak juga dilakukan (penarikan produk oleh importir). Kemudian kami keluarkan penarikan izin edar, ini sanksi administrasi yang bisa kami lakukan," kata Kepala BPOM RI Penny K. Lukito, kepada wartawan, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagaimana dilansir, Kompas.com, Senin (19/6/2017). Dia menjelaskan, temuan kandungan babi ditemukan saat importir hendak mendaftarkan produk-produk tersebut ke BPOM. Sesuai aturan BPOM, produk-produk yang mengandung babi harus diterjemahkan dengan menempelkan label di bungkus produknya. Kemudian disertakan penambahan gambar babi. Selanjutnya, saat pemasaran di retail-retail atau supermarket, produk mengandung babi itu harus diletakkan terpisah dengan produk lain yang tidak mengandung babi. "Kami melakukan premarket untuk memastikan dan memisahkan mana produk halal tidak mengandung babi dan mengandung babi. Kemudian kami ikuti dengan cost market. Nah di saat proses ini, bahwa (produk) yang seharusnya teregistrasi tidak mengandung babi ternyata mengandung babi, setelah kami uji di laboratorium kami," kata Penny. Selain mencabut izin edar, Penny meminta seluruh kepala balai POM seluruh provinsi untuk turun ke lapangan dan menarik produk-produk tersebut dari pasaran. Ia juga meminta importir segera menarik produk tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi membeli produk tersebut. "Makanya kami minta seluruh balai di Indonesia untuk segera ke lapangan. Memastikan tidak ada produk itu, dan apabila ditemukan untuk segera menariknya dari pasaran," kata Penny.

Korupsi Berjamaah Di Kutai Kartanegara

Kronologis kasus SETIA BUDI dan KHAIRUDIN mencairkan dan menggunakan dana dari anggaran belanja Daerah pada pos Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 Rp.19.700.000.000,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus juta rupiah)

SAMARINDA-infokaltim.com : Bahwa Terdakwa SETIA BUDI baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SA (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Desember 2006, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor DPRD Kutai Kartanegara, Tenggarong atau di Kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara,Tenggarong, Kalimantan Timur.

Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan sejenis yang berdiri sendiri-sendiri yang harus dipandang sebagai gabungan beberapa perbuatan, secara melawan hukum yaitu mencairkan dan menggunakan dana dari anggaran belanja Daerah pada pos Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 dan 2006, untuk dibagi-bagikan kepada perorangan dan beberapa organisasi, serta.....bersabung (infokaltim).

Pelatihan Sertifikasi

Visitors

  • Total Visitors: 2138430
  • Unique Visitors: 70576
  • Registered Users: 12
  • Published Nodes: 1294
  • Your IP: 54.158.253.14